REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi berharap pemimpin negara yang terpilih nanti lebih memperhatikan pembangunan di daerah. Itu karena, sampai sekarang proses perizinan di setiap daerah memiliki regulasi berbeda.
"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan Pusat," kata Dian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ia nenambahkan, setiap kepala daerah mempunyai kebijakan yang berbeda, sehingga malah membingungkan para pelaku usaha saat berinvestasi di daerah terkait. Pelaku usaha kemudian memilih pindah ke daerah lain.
Diharapkan, ke depannya pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah daerah, walau sekarang sudah ada otonomi daerah. Ia melanjutkan, investor atau pengusaha pun mengeluhkan pungutan liar atau pungli.
"Pemerintah pusat ada kebijakan apapun pemerintah daerah harus mengikuti itu, dan yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli di daerah," ungkap dia.
Diana menuturkan, daerah merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Maka harus diperhatikan.
"Jadi kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan disetiap kota atau kabupaten harus digarisbawahi," tegas dia.
Seperti diketahui, Kadin DKI Jakarta bersama Kadin Indonesia akan menggelar Dialog Bersama Kadin di Jakarta pada Kamis (11/1/2024).
Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pemahaman para pelaku usaha dan publik mengenai visi dan misi serta program ekonomi para calon Presiden RI 2024-2029 dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Kadin menyoroti tantangan perekonomian dari dalam dan luar negeri yang berpotensi memengaruhi target pertumbuhan perekonomian, termasuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
