REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan di bawah Menteri Purbaya Yudhi Sadewa terus memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara dan mengganggu industri hasil tembakau resmi. Hingga September 2025, jumlah rokok ilegal yang dimusnahkan meningkat 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, meski jumlah penindakan menurun, volume barang yang disita justru naik signifikan.
Tidak ada kode iklan yang tersedia.
“Rokok ilegal, jumlah penindakannya tahun ini adalah 13.484 kali penindakan, lebih rendah dibandingkan tahun lalu (15.201). Namun, kalau lihat jumlah batang yang dicegat atau disita, meningkat dari 596 juta batang per September 2024 menjadi 816 juta batang per September 2025,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, sebagian besar barang sitaan, sekitar 72,9 persen, merupakan jenis sigaret kretek mesin (SKM). Kondisi ini menandakan masih besarnya potensi kebocoran penerimaan negara akibat rokok ilegal.
“Dan ini berarti kita kehilangan cukai di sini,” tutur Suahasil.
Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga September 2025 mengalami penurunan sebesar 2,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, secara keseluruhan penerimaan cukai tetap tumbuh 4,6 persen menjadi Rp163,3 triliun, atau setara 66,9 persen dari target APBN.
Penurunan CHT tersebut, menurut Suahasil, menjadi pengingat pentingnya penegakan hukum dan kesadaran industri terhadap regulasi. Rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu iklim usaha yang sehat bagi produsen legal.
Selain rokok ilegal, Kemenkeu juga mencatat peningkatan signifikan dalam penindakan terhadap narkotika.
“Jumlah penindakan narkotika naik 34,9 persen tahun ini menjadi 1.480 kali dari tahun sebelumnya 1.097 kali. Barang bukti berupa ganja dan sabu yang ditangkap mencapai 11,1 ton. Ini bukan jumlah yang kecil,” ujarnya.
Suahasil menegaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menekan peredaran rokok ilegal dan narkotika.
“Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, bekerja sama secara intensif dengan aparat penegak hukum lain agar penindakan berjalan efektif dan memberikan efek jera,” kata dia.
Pemerintah berharap upaya ini dapat menjaga stabilitas penerimaan negara, memperkuat iklim industri hasil tembakau yang adil, serta melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika