REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebutkan, Presiden Joko Widodo meminta realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) di atas 95 persen hingga akhir tahun 2023. Dengan demikian, diharapkan K/L memperhatikan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Adapun per Oktober 2023, realisasi belanja K/L mencapai Rp 768,67 triliun atau 76,8 persen dari pagu Rp1.000,84 triliun.
“Kami melihat bahwa itu masih sangat dimungkinkan kalau kita bisa memanfaatkan seluruh dua minggu sampai tiga minggu ke depan secara optimal," ucap Suahasil di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Terkait dengan tahun 2024, Suahasil mengatakan bahwa Presiden Jokowi menekankan pentingnya melihat stabilisasi harga dan memastikan kesiapan memasuki tahun 2024 dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu, K/L turut diarahkan agar bisa mulai melaksanakan APBN sedini mungkin sejak Januari.
Mengenai penyaluran transfer ke daerah, Wamenkeu mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat pelaksanaannya pada akhir tahun 2023 ini, yang diharapkan bisa melengkapi kesiapan pemerintah daerah (pemda) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran pada tahun ini agar mendapatkan efek maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara, terkait kondisi ekonomi global dan negara maju, dirinya mengungkapkan indikator ekonomi Amerika Serikat sudah mulai mengalami moderasi, baik dari sisi tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi maupun inflasi.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi China lebih baik dari estimasi beberapa bulan yang lalu meskipun masih lemah, sedangkan pertumbuhan ekonomi Eropa masih cukup berat dan negatif.
“Semoga ini bisa segera selesai sehingga kita akan menutup tahun 2023. Estimasi Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di sekitar angka 5 persen,” kata Wamenkeu.
Dari sisi inflasi domestik, tercatat masih cukup terkendali di level 2,9 persen. Meski demikian, Suahasil mengingatkan untuk memberi perhatian khusus pada inflasi harga pangan, terutama menuju akhir Desember saat perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang akan meningkatkan permintaan atas beberapa produk pangan.
Secara khusus, pemerintah telah memperhatikan beberapa harga produk yang telah dilaporkan, serta kesiapan stok beras, jagung dan berbagai komoditas lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika