Kamis 07 Dec 2023 13:45 WIB

Kebijakan Hilirisasi Terus Dikritik, Bahlil: Otaknya Keliru 

Pemerintah meyakini hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Fuji Pratiwi
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Foto: Republika/Dedy Darmawan
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan kebijakan hilirisasi sumber daya alam akan terus dilanjutkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ia mengatakan, pihak-pihak yang menilai kenbijakan hilirisasi keliru justru perlu dipertanyakan.

"Jadi, kalau ada hari ini yang mengatakan hilirisasi adalah jalan yang keliru. Saya mengatakan bahwa yang bicara itu otaknya keliru," kata Bahlil dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023, Kamis (7/12/2023). 

Baca Juga

Pemerintah, kata Bahlil, meyakini hilirisasi akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, langkah hilirisasi diambil pemerintah instrumen yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Ia sekaligus menegaskan, kebijakan hilirisasi yang dijalankan tidak untuk satu produk seperti nikel yang hanya digunakan membuat baterai kendaraan listrik. Namun, bisa dibuat menjadi aneka produk lainnya, seperti stainless steel, baja, hingga peralatan sendok makan yang digunakan sehari-hari. 

 

"Jadi, pikirannya jangan sempit gitu, lho. Saya kadang-kadang bingung ketika orang berpandangan hilirisasi itu hanya bagian satu produk seperti ekosistem baterai mobil listrik, itu kan cuma satu bagian saja," ujarnya. 

Kendati mendapatk banyak kritik, Bahlil memastikan kebijakan hilirisasi akan terus dilanjutkan yang diyakini untuk mendukung kemandirian ekonomi. Pemerintah tidak menginginkan agar sumber daya alam yang dipunya tidak hanya dijual dalam bentuk barang mentah dengan harga yang rendah. 

"Itu sama saja kita berpikir masih dalam dunia penjajahan. Kalau mau cari duit cepat ya kirim-kirim saja raw material, cara-cara begini yang membuat negara tidak maju," katanya. 

Hanya saja, Bahlil mempersilakan publik bila terus mengkritik kebijakan hilirisasi. Menurutnya, itu salah satu bagian dari risiko berdemokrasi sehingga semua pendapat harus dihargai. 

Adapun mengutip data Kementerian Investasi, realisasi investasi periode Januari-September 2023 sudah mencapai Rp 1.053 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 266 triliun adalah investasi hilirisasi. 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement