Selasa 28 Nov 2023 05:39 WIB

Soal Hilirisasi Perkebunan, Ekonom IPB: PalmCo Dapat Cepat Merespons Kebijakan Pemerintah

Bisnis sawit yang dilakukan PTPN Group selama ini belum terintegrasi dari hulu-hilir.

Dua unit truk mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat.
Foto: Antara/Iggoy el Fitra
Dua unit truk mengangkut buah kelapa sawit di kawasan perkebunan sawit PTPN VI, Sariak, Pasaman Barat, Sumatra Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PTPN Group melalui rencana pembentukan PalmCo dinilai dapat lebih cepat merespons dan beradaptasi dengan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat program hilirisasi pengelolaan sumber daya alam dari perkebunan di masa mendatang.   

Ujang Sehabudin, Ekonom Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, mengatakan, bisnis sawit yang dilakukan PTPN Group selama ini belum terintegrasi dari hulu-hilir atau masih partial. 

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu kendala bagi PTPN Group dalam merespons dan beradaptasi dengan kebijakan Pemerintah maupun kondisi pasar yang bergerak begitu cepat dan dinamis, terutama soal hilirisasi.  

Padahal, jelasnya, prasayarat dan kunci keberhasilan hilirisasi adalah efisiensi. Untuk itulah, dia mengapresiasi adanya upaya transformasi yang dilakukan BUMN perkebunan dengan rencana merampingkan organisasi yang gemuk menjadi sebuah sub holding yang terintegrasi. 

 

“PalmCo diarahkan menjadi terintegrasi, sehingga rantai nilai yang diperoleh bisa menjadi lebih besar. Struktur organisasi yang gemuk dirampingkan, mindset harus diubah dari orientasi ” pelayanan” menjadi orientasi bisnis yang terintegrasi,” jelas Ujang Sehabudin, menjawab wartawan, di Jakarta.

Dia memaparkan, pembentukan PalmCo dapat melakukan efisiensi dari semua aspek, terutama aspek manajemen maupun operasional. Upaya peningkatan efisiensi, antara lain bisnis yang dilakukan PalmCO harus terintegrasi dari hulu-hilir.   

Lebih jauh, Ujang Sehabudin menilai pada dasarnya pembentukan PalmCo adalah untuk meningkatkan skala usaha perkebunan sawit, sehingga secara teori akan mendapatkan  economies of scale.

Dalam jangka panjang, ujarnya, PalmCO akan menurunkan biaya produksi (decreasing cost), sehingga tentunya dapat meningkatkan penerimaan (increasing return). Kondisi ini tentunya akan mendorong peningkatan potensi profit perusahaan yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa negara.

 

Optimalkan potensi PTPN Group

“PalmCo juga dapat mengoptimalkan potensi PTPN Group yang selama ini belum tergarap,” ujarnya lagi. 

Antara lain, PalmCo dapat mengelola hilirisasi produk turunan sawit yang selama ini belum dikembangkan karena PTPN Group masih terfokus pada minyak goreng, yang mencapai hampir 60 persen, sedangkan produk turunan lainnya belum disentuh dengan serius.

Selain pada produk tradisional, seperti minyak goreng, menurutnya, hilirisasi juga diarahkan ke industri turunan lainnya yang memiliki nilai tambah lebih, seperti bioetanol dan produk kesehatan/kosmetik, termasuk biomas yang belum disentuh.

Dari sisi pemasaran produk, selama ini negara tujuan pasar ekspor masih fokus ke pasar tradisional, sedangkan pasar lainnya belum digarap dengan serius. Hal ini, menurutnya, menjadi potensi bisnis besar bagi PalmCo ke depan. 

Untuk mendukung kinerja PalmCo, Ujang Sehabudin menilai Pemerintah harus memberikan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan produk turunan sawit, selain minyak goreng. Contohnya, dalam bentuk pengurangan atau pembebasan pajak ekspor atau bunga rendah untuk investasi. 

Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa PalmCo memiliki banyak tantangan dalam mencapai semua target itu, antara lain perlunya perubahan pola fikir (mindset) manajemen dan karyawan PalmCo dari fixed mindset ke growth mindset.

Selain itu, perlu perubahan orientasi produksi menjadi orientasi bisnis/pasar, dari orientasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Tantangan PalmCo

Tantangan lainnya adalah kemampuan bernegosiasi atau berdiplomasi, terutama di tingkat internasional khususnya negara-negara UE terkait dengan isu lingkungan (deforestrasi). 

Pemerintah bersama pelaku usaha sawit harus bersinergi dalam merespon isu tersebut dan secara proaktif melakukan negosisasi dan branding bahwa industri sawit tidak seperti yang dituduhkan Uni Eropa.

“Hal yang penting lainnya adalah merubah perilaku pelaku usaha atau perusahaan sawit yang selama ini berorientasi jangka pendek, misalnya jika harga CPO dunia meningkat, mereka lebih baik ekspor CPO karena mendapatkan marjin yang begitu besar, mengabaikan aspek sustainability, Mereka berfikir seperti broker, bukan entrepreneur,” terangnya. 

Aspek lainnya yang juga penting adalah menjalin atau memperkuat kemitraan, terutama dengan petani sawit rakyat, dalam rangka menjamin rantai pasok dan rantai nilai sawit. Kemitraan yang saling mendukung dan memperkuat, mutlak diperlukan agar sustainability industri sawit terjaga.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement