REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa dengan capaian realisasi belanja pemerintah baik daerah maupun pusat yang dinilainya masih belum maksimal menjelang akhir 2023. Ia menyebut, realisasi belanja pemerintah daerah hingga saat ini baru mencapai 64 persen.
Sedangkan realisasi belanja pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023 di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
"Dari fiskalnya juga sama kita cek, realisasi belanja pemerintah daerah, ini kalau ada gubernur bupati dan wali kota, realisasi belanja pemerintah daerah, padahal tinggal tiga pekan, itu masih di angka 64 persen. Pemerintah pusat juga masih di angka 76 persen," kata Jokowi, dikutip pada Kamis (30/11/2023).
Ia pun terus mengikuti perkembangan belanja daerah maupun pusat kepada Menteri Keuangan. Bahkan ia mengaku bertanya kepada Menkeu terkait penyebab capaian realisasi belanja anggaran yang belum maksimal menjelang penghujung tahun.
"Hal-hal seperti ini hampir setiap hari selalu saya ikuti dan selalu saya telepon, tapi saya enggak telepon Pak Gubernur (Gubernur Bank Indonesia-Red) nanti mengintervensi. Menkeu pasti saya telepon, ini kondisinya seperti apa sebetulnya," kata Jokowi.
Sebelumnya dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jokowi juga menyoroti masalah realisasi belanja daerah dan pusat tersebut. Menurut Jokowi, untuk mengubah cara kerja dalam penggunaan anggaran diperlukan perubahan mindset.
"Ini sudah tinggal tiga pekan. Masih 64 (persen) sama 74 (persen) realisasi. Artinya ada tiga pekan ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Hal ini kita ulang-ulang terus tiap tahun," ujarnya.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian global melalui automatic adjustment. Sehingga orientasi penggunaan anggaran bisa fokus pada hasil yang maksimal bagi masyarakat. Jokowi pun berpesan agar pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pusat.
Penggunaan APBD, kata dia, harus disinergikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat sehingga pembangunan bisa lebih selaras. "Jangan sampai Pemerintah Pusat bangun waduk, irigasinya yang itu tugasnya daerah malah tidak dilakukan. Untuk apa sudah bangun pelabuhan gede, jalan provinsi kabupaten kotanya tidak dikoneksikan dengan pelabuhan? Untuk apa? Sudah bikin jalan kota mestinya pemda sambungkan dengan kawasan industri, pariwisata, dan pertanian, tapi tidak dilakukan," kata dia.
Jokowi ingin di tahun terakhir pemerintahannya ini, penggunaan anggaran bisa dioptimalkan dan agenda pembangunan dituntaskan sebagai fondasi bagi pemerintahan berikutnya. Selain itu, ia juga berpesan agar seluruh jajarannya menutup celah penyalahgunaan anggaran dan juga korupsi. Ia pun mengingatkan agar anggaran negara yang diberikan digunakan secara teliti, disiplin, dan tepat sasaran.
"Saya ingin mengingatkan gunakan anggaran yang diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran. Yang kedua, kedepankan transparansi dan akuntabilitas. Jangan buka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran. Korupsi apalagi. Tutup celah itu," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
