Sabtu 25 Nov 2023 22:23 WIB

Kementerian ESDM Sebut Rasio Elektrifikasi Nasional Capai 99,74 Persen

Kementerian ESDM targetkan 80 ribu rumah tangga dapat sambungan listrik gratis.

Petugas mengontrol panel listrik saluran pada panel surya yang digunakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (26/10/2022). Penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik di SPBU itu dapat mengurangi pengeluaran beban biaya listrik antara 10-15 persen per bulan.
Foto: ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Petugas mengontrol panel listrik saluran pada panel surya yang digunakan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Teras, Boyolali, Jawa Tengah, Rabu (26/10/2022). Penggunaan panel surya sebagai sumber energi listrik di SPBU itu dapat mengurangi pengeluaran beban biaya listrik antara 10-15 persen per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Koordinator Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Heru Setiawan menyatakan rasio elektrifikasi Indonesia secara nasional pada tahun 2023 mencapai 99,74 persen.

"Jadi masih ada kekurangan 0,26 persen rumah tangga yang belum terlistriki yang sebagian besar tersebar di wilayah terpencil," kata Heru pada Peresmian dan Penyalaan Pertama program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (25/11/2023).

Baca Juga

Menurut dia, rumah tangga yang belum teraliri listrik di daerah terpencil atau remote area tersebut khususnya daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Selain itu, kata dia, masih terdapat juga masyarakat rumah tangga yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum bisa menyambung listrik.

 

"Hal itu karena ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi langsung dengan para tetangganya," katanya.

Dia mengatakan, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat memperoleh akses listrik adalah melalui program BPBL yang mendapat dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Masyarakat penerima program BPBL mendapatkan instalasi listrik rumah tiga titik dan satu kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi berikut penerbitan sertifikat laik operasi, penyambungan ke PLN dan token listrik perdana," katanya.

Dalam melaksanakan program BPBL, Kementerian ESDM menugaskan PLN untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pengembangan, di mana calon penerima merupakan rumah tangga dengan kriteria yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Berdomisili di daerah terluar, terdepan dan tertinggal dan layak menerima program BPBL berdasarkan validasi kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat," katanya.

Dia mengatakan, pada tahun 2022 Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80 ribu rumah tangga mendapatkan sambungan listrik gratis pada program BPBL, dan realisasi pada akhir 2022 berhasil menyala melebihi target yakni sebanyak 80.183 atau 100,2 persen.

"Pada tahun 2023, program BPBL dilanjutkan kembali dengan menyasar sebanyak 125 ribu rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi seluruh Indonesia," katanya.

sumber : Antara
Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement