REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta kementerian/lembaga dapat mengoptimalkan kultur untuk menjaga aset negara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah perekonomian dalam negeri.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peranan aset negara. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan budaya menjaga aset negara.
“Tidak sekadar sebagai koleksi aset yang ada di dalam neraca keuangan, namun juga sebagai sebuah aset yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam perekonomian,” ujarnya saat acara Anugera Reksa Bandha, Rabu (22/11/2023).
Sri Mulyani menyebut saat ini pihaknya berupaya mengelola dan mendokumentasikan seluruh aset negara secara baik, salah satunya melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang dibangun untuk menelusuri dan meng-update aset-aset negara yang dimiliki.
Menurut dia, hal tersebut merupakan salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak hanya sekadar pajak, bea cukai, utang, namun juga terdapat belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
“Kita juga terus memperbaiki bagaimana wujud pengelolaan aset negara ini bisa betul-betul diterjemahkan di dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ucapnya.
Ia mengatakan, penggunaan barang milik negara semakin distandarkan dengan standar barang dan standar kebutuhan di dalam rangka menciptakan optimalisasi. Adapun pengelolaan barang milik negara memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam perannya menopang pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberian pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan piloting untuk mengukur kinerja aset. Sri Mulyani menyebut piloting untuk mengukur kinerja aset dilakukan melalui implementasi asuransi barang milik negara.
“Karena Indonesia adalah negara yang ada di dalam ring of fires, jadi sering sekali terjadi juga bencana alam yang bisa merusak aset. Oleh karena itu, memproteksi aset melalui pengasuransian menjadi sangat penting,” ucapnya.
Dari sisi tata laksana dan tata kelola, pemerintah juga melakukan penertiban sertifikasi barang milik negara, terutama tanah yang ditargetkan dapat selesai pada 2024. Selain itu, pemerintah juga membentuk jabatan fungsional penatalaksanaan barang dan indeks pengelolaan aset untuk berbagai indikator kinerja dari birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga untuk menunjukkan kepeduliannya dalam menjaga aset negara.
“Kementerian/lembaga dapat menunjukkan kepeduliannya tidak hanya pada saat meminta atau mendapatkan anggaran untuk belanja negaranya. Namun pada saat sudah membelanjakan, terutama belanja modal dan berbentuk aset,” ucapnya.
APBN mendukung penyediaan aset negara berupa sarana dan prasarana publik secara merata seluruh pelosok negeri. Aset negara dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kementerian Keuangan melalui Direktrorat Jenderal Kekayaan Negara berupaya optimal meningkatkan pengelolaan aset negara agar semakin andal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, di antaranya melalui pemberian penghargaan bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
Anugerah Reksa Bandha merupakan bentuk penghargaan bagi para pemangku kepentingan bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang telah bekerja kolaboratif mendukung optimalisasi aset negara.
“Kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh stakeholders Kemenkeu bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk mengoptimalkan penggunaan aset,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika