REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini melambat. Perlambatan itu terlihat dari data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang mencatat, penyerapan KUR baru mencapai Rp 218,40 triliun per 20 November 2023 atau sekitar 73,54 persen.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) pun pesimistis penyaluran KUR 2023 bisa menembus target. Apalagi tidak sampai dua bulan lagi, tahun akan berganti.

"Kayaknya enggak tercapai (target KUR) tapi kita berusaha. Paling tidak bisa mencapai 80 persen (penyaluran KUR), karena tahun ini tinggal sebulan lagi," ujar Deputi Usaha Mikro Kemenkop Yulius kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Ia menjelaskan, perlambatan penyaluran KUR atau tidak tercapainya target KUR pada 2023 dikarenakan ada persoalan administrasi. Setelah masalah itu selesai, barulah pemerintah kembali menggenjot penyerapan dana KUR.

"Masalah (administrasi) itu terkait mendiskusikan soal berapa subsidi bunga yang kita sampaikan. Ini masih didiskusikan cukup lama jadi agak terlambat," ungkap dia.

Meski target KUR tahun ini tidak tercapai, sambungnya, tapi tahun depan target tersebut akan ditingkatkan. Ia tidak menyebutkan angka pastinya, tapi kata dia, mencapai Rp 300 triliun.

"Saya lupa (target) lebih tinggi. Masih didiskusikan," kata dua.

Guna mengantisipasi perlambatan penyaluran KUR tahun depan, lanjut Yulius, pemerintah akan memperbaiki proses administrasinya. Lalu semakin mendorong sosialisasi.

"Karena banyak kejadian, kita sudah bicara berkali-kali tapi enggak sampai ke masyarakat. Itu kekurang yang akan kita dorong, kita akan jemput bola," kata Yulius.

Ikuti Whatsapp Channel Republika