REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengaku diminta Presiden Joko Widodo mencari terobosan agar porsi kredit perbankan ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bisa mencapai 30 persen pada 2024. Di sisi lain, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan realisasi porsi kredit perbankan ke UMKM pada tahun depan hanya 24 persen.
"Saya paham bank nggak mau gegabah salurkan KUR-nya (Kredit Usaha Rakyat). Tahun ini Rp 460 triliun disiapkan untuk KUR, risiko NPL (kredit macet) menjadi pertimbangan utama perbankan, tapi presiden minta terobosan," ujar Teten dalam kegiatan penyerahan KUR Klaster berbasis rantai pasok di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), Jakarta, Rabu (12/4/2023).
Ia menyatakan, salah satu terobosan Kemenkop yakni mempercepat penyaluran KUR Klaster. Dirinya menjelaskan, penyaluran dengan skema klaster dapat mengurangi risiko NPL, karena UMKM sudah pasti terhubung ke rantai pasok atau off taker.
"Kalau kita lihat benchmark UMKM di Jepang, Korea, dan China, penyaluran kredit perbankan ke UMKM capai 60 persen. Bahkan di Korea sampai 81 persen," ujar dia.
Dirinya menjelaskan, tingginya porsi penyaluran kredit bank ke UMKM di Korea Selatan karena di sana UMKM sudah masuk rantai pasok industri. Mereka menjadi pemasok bahan baku ke industri, sehingga ada kepastian pasar.
"Jadi kita perluas KUR Klaster yang cukup lumayan. Jumlah (penyalurannya) maksimal satu klaster Rp 500 juta," kata Teten.
Kemenkop mencatat, berdasarkan pemetaan KUR Klaster 2023, sebesar Rp 538 miliar telah disalurkan oleh sembilan penyalur KUR ke 50 klaster dengan total anggota sebanyak 5.310 UMKM. Ekspektasi kementerian, penyaluran KUR Klaster bisa mencapai Rp 1,34 triliun 117 klaster dengan anggota 15,7 ribu UMKM.
"Moga-moga piloting (KUR Klaster) terus jalan. Jadi akan semakin banyak UMKM terhubung ke rantai pasok industri dan off taker, diharapkan ini jadi solusi bagi UMKM untuk akses kredit ke perbankan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
