REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Abdurohman mengatakan, pemerintah sedang mewaspadai perekonomian China yang tengah mengalami perlambatan.
China merupakan salah satu negara yang punya hubungan kuat dengan Indonesia sebagai mitra dagang. "Ini juga diperkirakan akan mengalami perlambatan dan ini perlu kita waspadai karena 20 persen ekspor kita ke China," kata Abdurohman dalam seminar Indonesia Economic Outlook 2024 di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Dia menjelaskan perekonomian China terus mengalami perlambatan imbas dari melemahnya sektor properti serta investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang menurun. Pelemahan kedua sektor tersebut berdampak signifikan lantaran keduanya menjadi sumber utama mesin utama penggerak ekonomi China.
"Berbeda dengan Amerika Serikat dan kita yang lebih banyak didorong oleh konsumsi, perekonomian China lebih banyak didorong oleh investasi. Itu menjadi akar persoalan China karena banyak investasi yang lari ke sektor properti, sementara sektor itu sedang mengalami banyak krisis," kata Abdurohman menjelaskan.
Ia mengatakan persoalan lainnya yaitu banyak pemerintah daerah di China yang mengandalkan sektor properti untuk penerimaan daerah. Sehingga ketika sektor properti di sana mengalami guncangan, penerimaan mereka tertekan dan menimbulkan peningkatan utang.
Di Indonesia, sektor ekspor mencatatkan perlambatan pada kuartal III lal. Kinerja ekspor terkontraksi sebesar 4,26 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal III, sementara impor terkontraksi 6,18 persen yoy.
Meski begitu, industri manufaktur tumbuh 5,20 persen yoy, berkontribusi 1,06 persen yoy terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, permintaan domestik masih cukup kuat, yang tecermin pada kinerja konsumsi masyarakat dan investasi yang tumbuh masing-masing sebesar 5,06 persen dan 5,77 persen.
Kementerian Keuangan optimistis kinerja positif pada manufaktur dan konsumsi domestik dapat mengimbangi pelemahan kinerja ekspor. Secara bersamaan, pemerintah akan tetap mewaspadai gejolak yang terjadi pada sektor ekspor dan impor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
