Selasa 21 Nov 2023 08:27 WIB

Pemerintah Masih Matangkan Insentif untuk ASN Pindah ke IKN

Simulasi pemindahan ASN telah disiapkan untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.
Foto: Humas Pemkab Sleman
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mematangkan rencana bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, termasuk simulasi pemindahan dan jumlah insentif untuk ASN yang pindah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023) menjelaskan simulasi pemindahan ASN telah disiapkan untuk bulan Maret, Juli, dan Agustus 2024.

“Kita akan sesuaikan mereka yang pindah termasuk insentif mereka yang akan pindah ke IKN, termasuk keluarga anak yang akan tinggal di sana. Ini juga termasuk indeks kemahalan dan (ongkos) kepindahan di IKN,” kata Anas.

Baca Juga

Pertimbangan pemberian insentif bagi para ASN yang akan dipindah ke IKN, bahkan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, termasuk untuk biaya pendidikan anak dari tingkat TK hingga SMA, baik yang berstandar nasional maupun internasional.

“Dengan demikian, ASN yang tinggal di sana anaknya bisa sekolah di sana, sehingga (ASN) tidak perlu setiap Sabtu-Minggu pulang ke Jakarta,” ujar Anas.

Dia mengakui bahwa memang terdapat perbedaan biaya hidup di IKN jika dibandingkan dengan Jakarta, meskipun tidak menyebut jumlah maupun perkiraan besarannya.

“Tetapi saya kira (di IKN) sangat menyenangkan karena lingkungan kantor oke, dapat insentif, dan nanti sistem SPBE bisa langsung dikerjakan di sana apalagi ketika kita sedang membereskan sistem Smart ASN, sehingga penilaian kinerja tidak perlu banyak aplikasi dan platform tunggal akan selesai. Jadi sistem kerja jauh lebih efisien di IKN,” katanya.

Anas menyebut jumlah ASN yang akan pindah ke IKN yaitu sekitar 1.200 orang sampai 3.200 orang pada tahap pertama, tergantung pada rampungnya pembangunan gedung-gedung pemerintahan di sana. Berdasarkan penilaian pemerintah, menurut dia, hampir di setiap kementerian ada pejabat yang harus pindah, yang kesiapannya telah didiskusikan dengan masing-masing kementerian dan lembaga.

“Intinya begitu tempat siap, kita siapkan (kepindahannya),” kata Anas.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement