REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, Perum Bulog menyatakan telah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah sebanyak 1,5 juta ton. Untuk mempercepat realisasi impor, Bulog memperbanyak destinasi pelabuhan penerima agar beras impor bisa segera dibongkar dan disalurkan.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso menyampaikan, selama proses pembongkaran beras, pihaknya berkoordinasi dengan Pelindo yang akan melayani tiga shift 24 jam sehingga mampu mempercepat layanan bongkar pada kapal beras dimaksud.

Disamping itu Bulog juga melakukan berbagai upaya guna mempercepat realisasi pembongkaran beras impor ini yang salah satunya dengan membuka destinasi tambahan pelabuhan penerima baru.

"Untuk percepatan realisasi impor beras ini kita langsung tujukan kepada 28 pelabuhan penerima di seluruh Indonesia. Tadinya hanya 17 pelabuhan namun dalam rangka percepatan kita tambah 11 pelabuhan lagi jadi total ada 28 pelabuhan penerima," kata Budi, Jumat (10/11/2023). 

Selanjutnya Budi, juga menjelaskan dari tambahan kuota impor sebanyak 1,5 juta ton dari pemerintah ini hanya bisa direalisasikan sebanyak satu juta ton saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses importasi tersebut mulai dari proses penyiapan komoditasnya maupun kebutuhan kapal untuk angkutan dari negara pengirim.

Yang bisa kita realisasikan hanya yang terkontrak tahun ini saja. Kita sudah berhasil kontrak sebanyak 1 juta ton, sisanya yang 500 ribu ton tidak bisa carry over karena carry over hanya bisa untuk yang terkontrak tahun ini saja," ujar Budi menambahkan. 

Meski demikian, ia menilai, dengan tambahan kuota impor ini stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog jumlahnya sangat aman sampai dengan tahun depan. 

Adapun stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 1,3 juta ton, kemudian dengan tambahan baru penugasan impor dari pemerintah ini maka jumlahnya lebih dari cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan tahun depan guna menjaga stabilitas harga beras di masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika