REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas agar menaikkan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Investasi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Itu karena, kedua lembaga tersebut sudah berupaya menjaga investasi di Tanah Air.
"Pak Menpan RB, tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik. Tukinnya jangan dibuat lambat-lambat untuk teman-teman ini," ujar Bahlil dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Kementerian Investasi dan DPMPTSP, kata dia, berperan besar mendatangkan investor ke dalam negeri. Para investor tersebut, lanjutnya, kemudian membayar pajak ke negara.
"Kementerian Keuangan akan mendapatkan pajak secara maksimal kalau ada pengusaha yang datang. Sebanyak 79 persen total pendapatan negara itu dari pajak, dan pajak paling besar itu pajak badan," jelas dia.
Maka, ia menegaskan pegawai Kementerian Investasi dan DPMPTSP perlu mendapat kenaikan tukin. "Kementerian Keuangan bagian ngutip saja. Jadi kalau nggak ada yang mendatangkan, mau ngutip apa? Jadi, saya pikir Pak Menpan RB sudah sangat mafhum dengan apa yang saya maksudkan ini," tutur Bahlil.
Sebelumnya, Kementerian Investasi mencatat, sepanjang Januari-September 2023, realisasi investasi mencapai Rp 1.053,1 triliun. Angka itu menembus 75,2 persen dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi sebesar Rp 1.400 triliun.
Bahlil berjanji kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bakal mencapai target realisasi investasi Rp 1.400 triliun hingga akhir 2023 mendatang. Keyakinan itu berdasarkan capaian realisasi investasi sepanjang Januari-September 2023 tersebut.
"Saya janji kepada Pak Wapres dan bapak ibu semua, saya berani janji ini karena saya punya tim yang kuat dari DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) kabupaten/kota dan provinsi. Insya Allah Desember 2023 target investasi kita bisa mencapai Rp 1.400 triliun," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
