Ahad 05 Nov 2023 09:01 WIB

Negara Lain Batasi Ekspor Beras, Bagaimana Dampak ke Indonesia?

Beberapa negara yang melakukan restriksi beras yakni India, Bangladesh, dan Rusia.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Ahmad Fikri Noor
Pekerja saat bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pekerja saat bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (12/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dampak El Nino dalam skala global membuat sejumlah negara memilih untuk menjaga stok pangannya dan membatasi ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beberapa negara yang melakukan restriksi beras, yakni India, Bangladesh, dan Rusia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan sejak India melakukan pembatasan, impor beras ke Indonesia juga mengalami penurunan. "Proporsi impor beras asal India hanya memberikan kontribusi sebesar 0,39 persen dari total impor beras," kata Amalia dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Meskipun begitu, Amalia mengungkapkan larangan ekspor beras Bangladesh dan Rusia tidak berdampak langsung kepada Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kedua negara tersebut bukan negara asal impor beras utama ke Indonesia.

Pembatasan dari tiga negara tersebut membuat impor beras Indonesia beralih ke negara lain. BPS mencatat impor beras terbesar ke Indonesia berasal dari Vietnam dan Thailand.

 

Amalia menuturkan, jumlah impor beras Januari-September 2023 sebanyak 1,79 juta ton dengan nilai 980,45 juta dolar AS. "Negara asal terbesar (ekspor beras ke Indonesia) selama Januari hingga September 2023 adalah Thailand senilai 456,58 juta dolar AS dan Vietnam sebesar 456,43 juta dolar AS," jelas Amalia.

Sementara itu, berdasarkan gambaran luas panen padi selama periode kekeringan, BPS mencatat terdapat perubahan luas panen padi secara nasional pada September 2023 dibandingkan bulan yang sama pada 2022. Perubahan luas panen tersebut menurun 0,44 persen sebesar 3.698 hektare.

Lima provinsi dengan penurunan luas panen tertinggi pada September 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022 yakni Sulawesi Selatan sebesar 25,64 ribu hektare atau 14,68 persen. Lalu Jawa Barat yaitu 17,87 ribu hektare atau 13,04 persen, Jawa Tengah sebesar 10,77 ribu hektare atau 15,62 persen, Banten sebesar 7,83 ribu hektare atau 19,91 persen, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 2,63 ribu hektare atau 29,14 persen.

Selanjutnya, BPS juga mencatat adanya perubahan produksi padi secara nasional pada September 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022. Pada periode tersebut perubahan produksi padi secara nasional sebesar 49.863 ton atau berkurang 1,15 persen.

Lima provinsi dengan penurunan produksi tertinggi pada September 2023 dibandingkan periode yang sama pada 2022 yakni Sulawesi Selatan sebesar 148,28 ribu ton atau 16,22 persen. lalu juga Jawa Barat sebesar 95,10 ribu ton atau 11,89 persen, Jawa Tengah sebesar 31,64 ribu ton atau 22,77 persen, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 12,08 ribu ton atau 30,61 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai sebelum melakukan impor, pemerintah perlu melihat kondisi domestik secara lebih cermat dari produksi yang dimaksimalkan. Faisal menuturkan, pasokan beras perlu dilihat kembali dari setiap daerah produksi.

"Dimaksimalkan supply dari masing-masing daerah yang kemungkinan masih ada stoknya sebetulnya. Hanya karena permasalahan logistik atau informasi yang tidak lancar ya ini sering kali untuk bisa mencapai daerah-daerah yang padat konsumen ini terkendala," ungkap Faisal.

Untuk itu, Faisal meminta pemerintah dapat memaksimalkan pasokan beras dari domestik terlebih dahulu. Jika nantinya masih kurang maka baru melaksanakan impor dari negara lain.

"Impor itu juga harus sangat dihitung jangan sampai kemudian impornya berlebihan dari sisi kuantitas dan jangan bertepatan nanti dengan panen raya terutama di bulan Februari-Maret," jelas Faisal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement