REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi dari Bank Dunia (World Bank) yang dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timur Leste (Country Director) Satu Kahkonen di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (3/11/2023). Dalam pertemuan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginisiasi Instruksi Presiden (inpres) terkait air bersih dan sanitasi setelah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), Senin (23/10/2023) lalu.
“Inpres ini nanti akan seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dengan bantuan dari pusat untuk memperbaiki jalan daerah yang rusak. Inpres Air Bersih dan Sanitasi ini nantinya diprioritaskan untuk menambah akses sambungan rumah (SR),” kata Basuki dalam keterangan resminya.
Untuk itu, Basuki mengatakan, pihak World Bank diharapkan dapat ikut berpartisipasi mendukung pembiayaan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Bersih dan Sanitasi.
“Diharapkan dengan keterlibatan World Bank dapat membantu percepatan pencapaian target untuk program rehabilitasi lewat Inpres Jalan Daerah. Untuk Inpres Air Bersih dan Sanitasi, kami juga sudah punya data dan peta daerah mana saja yang perlu sambungan rumah (SR),” katanya.
Kepala Perwakilan Bank Dunia (World Bank) untuk Indonesia dan Timur Leste (Country Director) Satu Kahkonen menyampaikan, bahwa World Bank tertarik untuk membantu rehabilitasi dan preservasi jalan daerah maupun peningkatan akses air air minum dan sanitasi layak lewat instrumen loan Program for Results (PforR).
“World Bank menawarkan instrumen loan Program for Results (PforR) kepada Ditjen Bina Marga dengan tujuan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas mobilitas, dan konektivitas jalan regional,” kata Kahkonen.
Program tersebut mencakup peningkatan konektivitas dan pemeliharaan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah dengan kriteria mempertimbangkan konektivitas ke destinasi wisata, dukungan logistik (akses pelabuhan, kawasan industri dan produksi wilayah) dan peningkatan ketahanan iklim dan keselamatan jalan raya. Sedangkan dukungan sektor air minum dan sanitasi diutamakan untuk memanfaatkan idle capacity atas kapasitas persediaan air baku yang dapat disambungkan ke sambungan rumah di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika