Ahad 29 Oct 2023 18:08 WIB

OJK Tingkatkan Pemahaman Masyarakat Agar Jauhi Investasi Ilegal  

Pemahaman yang baik jadi modal masyarakat menghindari penawaran investasi ilegal.

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan agar menjauhi berbagai penawaran investasi ilegal.
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan agar menjauhi berbagai penawaran investasi ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan agar menjauhi berbagai penawaran investasi ilegal yang merugikan. Karena itu, OJK dalam rangka “Bulan Inklusi Keuangan” menggelar Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, Ahad (29/10/2023), untuk membantu masyarakat setempat mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, beserta ragam produk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

“Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangan diterima di Jakarta, Ahad.

Baca Juga

OJK menggelar PKR pada 27-29 Oktober 2023 melalui kerja sama dengan dengan Bank Indonesia dan 14 Lembaga Jasa Keuangan. Sejalan dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, OJK juga bertekad untuk memperluas akses keuangan masyarakat di berbagai daerah. Perluasan akses keuangan itu, katanya, merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

“Melalui akses pembiayaan yang mudah dan murah, penciptaan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di berbagai daerah akan dapat terwujud,” kata Ogi.

 

Menurut Ogi, indeks literasi keuangan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah sebesar 65,45 persen di atas rata-rata nasional atau peringkat 2 nasional dan inklusi keuangan sebesar 82,34 persen.

OJK ingin menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dengan target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.

PKR NTB 2023 dirangkai dengan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sumbawa Barat yang menggelar pameran UMKM dan mendorong business matching antara UMKM dan Lembaga Jasa Keuangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat khususnya sektor UMKM.

Turut hadir dalam PKR NTB, yakni Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Wirajaya Kusuma, Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin, dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin.

Rangkaian kegiatan PKR di Sumbawa Barat, antara lain, sosialisasi waspada investasi ilegal kepada 1000 ASN di lingkungan Kabupaten Sumbawa Barat, edukasi dan gelar wicara oleh industri jasa Keuangan, serta berbagai kegiatan dan lomba lainnya seperti lomba mewarnai, lomba fashion show, lomba industri jasa keuangan idol, jalan sehat, operasi pasar murah dan pembagian hadiah di puncak kegiatan.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement