REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban skema penipuan (scam) dan investasi ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki, mengungkapkan kerugian akibat kasus tersebut telah mencapai Rp6,1 triliun.
“Saat ini kami menerima lebih dari 270 ribu laporan masyarakat yang terkena scam dan penipuan, dengan total kerugian mencapai Rp6,1 triliun dana masyarakat yang hilang akibat scam dan fraud,” ujar Kiki dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Menurut Kiki, jika dana sebesar itu berputar di sektor keuangan formal, dampaknya akan besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran investasi bodong atau pinjaman ilegal.
“Ini bukan hanya persoalan di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia,” tegasnya.
Kiki menambahkan, penguatan akses keuangan merupakan tanggung jawab bersama untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Melalui TPAKD, pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan keuangan, termasuk lewat program Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).
Hingga kini, program tersebut telah menyalurkan Rp46,71 triliun kepada lebih dari 1,7 juta debitur di seluruh Indonesia. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga mencatat 58,32 juta rekening atau sekitar 87 persen dari total pelajar di Tanah Air.
Ia menuturkan, indeks literasi keuangan nasional kini mencapai 66,4 persen, sedangkan indeks inklusi mencapai 80,51 persen. Berdasarkan parameter Dewan Nasional Keuangan Inklusif, tingkat inklusi bahkan telah menyentuh 92,74 persen.
“Hal ini mohon tidak dimaknai sekadar angka, tetapi sebagai capaian yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat di daerah,” ucap Kiki.
OJK juga terus memperkuat Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gernas Cerdas) yang sejauh ini telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong kewirausahaan, memperkuat peran perempuan dan pemuda, serta mengurangi kemiskinan.
Kiki pun mengajak seluruh kepala daerah untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Mari menjadi para juara di daerah, dengan integritas sebagai landasan, inovasi sebagai arah, dan pelayanan sebagai jiwa,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika