Jumat 27 Oct 2023 18:26 WIB

Bantuan Beras Ditambah, NFA: Antisipasi Dampak El Nino

Bantuan beras yang semula hanya sampai akhir 2023, dilanjutkan hingga Maret 2024.

Warga mengambil beras bantuan pangan pemerintah di Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, Rabu (7/6/2023).
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Warga mengambil beras bantuan pangan pemerintah di Kecamatan Danurejan, Yogyakarta, Rabu (7/6/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Bulog menyiapkan bantuan pangan beras tambahan untuk akhir 2023 dan awal 2024, agar dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi dampak El Nino.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar bantuan pangan beras tahap kedua terus dilanjutkan sampai Desember, tentu kami secara sigap akan mempersiapkannya," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca Juga

Perpanjangan waktu salur bantuan yang pada awalnya untuk tiga bulan yakni September hingga Desember, kata Arief lagi, diperpanjang hingga Desember 2023.

Kemudian dilanjutkan lagi hingga Maret 2024. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga, terlebih dampak El Nino yang telah berlangsung sejak September hingga Oktober ini, masih bisa dirasakan oleh masyarakat hingga dua bulan kemudian.

Secara garis besar, jumlah stok yang dibutuhkan Bulog dalam melakukan stabilisasi dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam perpanjangan bantuan pangan beras pada Desember ini sekitar 200 ribu ton. Lalu stok untuk Januari sampai Maret 2024 berkisar lebih dari 600 ribu ton.

"Kemudian terhadap rencana melanjutkan bantuan pangan beras sampai Maret di tahun depan (2024), kami juga akan persiapkan bersama kementerian dan lembaga terkait serta Perum Bulog. Persiapan yang mendetail terutama dalam hal memastikan ketersediaan pasokan, harus menjadi fokus," ujar Arief.

Lebih lanjut Arief, mengatakan jumlah penerima bantuan pangan direvisi oleh Kementerian Sosial menjadi 20,662 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya dari yang sebelumnya 21,3 juta KPM.

Penajaman keakuratan data tersebut, katanya lagi, bertujuan agar bantuan pangan beras pangan semakin tepat sasaran. Apabila ada KPM tidak sesuai dengan data, maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan.

"Jadi jika ada keluhan masyarakat yang belum masuk ke dalam KPM, tentunya dapat segera melaporkan ke RT/RW atau kepala desa/lurah yang kemudian akan dilakukan verifikasi oleh dinas sosial wilayah setempat. Ini karena kriteria KPM penerima bantuan pangan beras adalah keluarga tidak mampu yang terdata dalam database Kementerian Sosial," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, realisasi bantuan pangan beras tahap kedua yang telah diluncurkan sejak 11 September, sampai 24 Oktober telah mencapai 65,82 persen atau 407.250.560 kg. Adapun target penyalurannya sampai November adalah 618.687.480 kg.

Menilik statistik perberasan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2 Oktober lalu, tercatat pada September 2023 inflasi beras secara bulanan (month to month) sebesar 5,61 persen dengan andil 0,18 persen. Penyebab membumbungnya inflasi beras tersebut dikarenakan adanya dinamika harga beras disebabkan berkurangnya pasokan dan menurunnya produksi akibat kemarau berkepanjangan dan El Nino.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement