Jumat 27 Oct 2023 17:09 WIB

Wapres: Surplus Angkatan Kerja Dimaksimalkan, Bukan Malah Jadi Beban

Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi peningkatan produktivitas dan daya saing.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Wapres Maruf Amin
Foto: Setwapres RI
Wapres Maruf Amin

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan bangsa Indonesia memiliki tantangan dalam menghadapi bonus demografi yakni kondisi jumlah usia produktif atau angkatan kerja lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.

Kiai Ma'ruf mengatakan, surplus angkatan kerja sebagai dampak bonus demografi ini harus mampu dikelola Indonesia menjadi kekuatan besar untuk menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa. "Bonus demografi seyogianya mampu menjadi kekuatan besar yang menggerakkan kemajuan ekonomi bangsa, bukan malah membebani," ujar Kiai Ma'ruf dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Baca Juga

Namun demikian, dia mengatakan, pada saat yang sama, Indonesia masih memiliki tantangan yang tidak ringan. Surplus angkatan kerja ini mesti dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing.

Kiai Ma'ruf pun menilai perlunya pembangunan SDM yang unggul tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas. Hal ini karena berlimpahnya SDM angkatan kerja berusia muda yang berkualitas ini akan membantu Indonesia keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah, dan masuk menjadi lima besar ekonomi dunia.

"Jangan sampai unggul hanya kuantitasnya saja, tetapi lupa kualitasnya, baik secara fisik, karakter, etos kerja, kedisiplinan, keterampilan, maupun intelektual," ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah melakukan penguatan pelatihan vokasi dengan menyediakan payung hukum penguatan kebijakan berupa Perpres tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Akselerasi revitalisasi tersebut diikuti sinergi dengan berbagai pihak sehingga tidak hanya fokus pada peningkatan akses dan mutu. Percepatan revitalisasi juga harus membenahi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga terus relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Ini suatu respons kebijakan dalam rangka memenuhi permintaan angkatan kerja di berbagai sektor industri, termasuk sektor jasa, dan pasar kerja global yang semakin kompetitif," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun berharap seluruh upaya untuk merevitalisasi pelatihan vokasi bisa berdampak luas, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan terkait. Ia juga mengapresiasi inisiatif Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan Festival Pelatihan Vokasi tahunan ini.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif untuk mendiseminasi informasi penyelenggaraan pelatihan vokasi, sekaligus memfasilitasi pemangku kepentingan, termasuk para pencari kerja dan pemberi kerja, untuk melakukan bisnis proses perekrutan tenaga kerja," ujarnya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement