REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian sekaligus Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak perlu membuat terobosan-terobosan baru yang relatif sulit dicapai pada masa jabatan yang hanya satu tahun.
"Pak Amran sebaiknya tidak berambisi membuat terobosan-terobosan baru yang relatif sulit dicapai. Lebih baik beliau memanfaatkan sisa waktu setahun ini untuk membangun fondasi yang baik bagi pemerintahan ke depan," kata pengamat Khudori dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Sejumlah hal yang direkomendasikan Khudori adalah memastikan lahan-lahan sawah yang eksisting bisa dioptimalkan, terutama dengan memastikan ketersediaan air. Lalu ketersediaan sarana produksi lain, yaitu pupuk, bibit/benih, dan modal kerja.
"Pastikan dalam setahun ini untuk melayani petani dengan memudahkan mereka mendapatkan akses air, pupuk, benih/bibit, dan modal kerja. Langkah ini cepat hasilnya dan peluang keberhasilannya lebih besar ketimbang menggantungkan sejuta harapan kepada lahan-lahan cetakan/bukaan baru," ucapnya.
Rekomendasi kedua adalah memastikan petani mendapatkan untung dari usaha taninya lewat kepastian harga. Ia berharap tidak ada lagi petani dan peternak yang menjerit atau bahkan membuang-buang produksi karena tidak ada yang membeli atau dibeli dengan harga murah.
"Selama ini, tanggung jawab ini selalu diabaikan. Yakinlah, kalau petani dijamin untung mereka akan mengejar apa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang baik. Apakah teknis budidaya, benih, pupuk, dan lainnya. Petani itu mahkluk ekonomi," sebutnya.
Kemudian Khudori meminta Mentan Amran untuk memilah dan memilih komoditas prioritas. Alasannya selain keterbatasan waktu, terdapat keterbatasan anggaran. Ia mencontohkan target swasembada harus dipetakan ulang. Jika tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, sebaiknya tidak dipaksakan swasembada.
"Mana yang realistis (dalam segala aspek) dan mana yang tidak. Jangan sampai terulang swasembada kedelai dan daging sapi yang dicanangkan berulangkali sejak puluhan tahun lalu tapi pencapaiannya bukan mendekat kepada target, tapi menjauh dari target," tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar data Sensus Pertanian 2023 yang akan dirilis pada 14 Desember mendatang dapat dijadikan dasar membuat kebijakan-kebijakan khusus dan spesifik.
"Ada banyak hal yang bisa dielaborasi dari hasil Sensus Pertanian untuk membuat kebijakan berbasiskan bukti. Bila perlu Kementan bekerja sama dengan BPS untuk melakukan survei-survei lanjutan sebagai dasar membuat kebijakan spesifik untuk isu-isu tertentu," kata Khudori.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
