REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah bekerja luar biasa untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia melalui sisi pendapatan dan belanja.
"Dalam 40 tahun terakhir, kita dihadapkan pada banyak guncangan. Dunia akan terus terjadi ontran-ontran," kata Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum bertema "Kebijakan Fiskal di Tengah Konstelasi Ketidakpastian Global" di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023).
Oleh karena itu, kata dia, Indonesia tetap harus menjaga instrumen fiskal jika ingin menjaga keadilan dan kemakmuran, serta menjadi negara dengan pendapatan tinggi. APBN pun didesain untuk menghadapi situasi yang berubah-ubah yang sering kali tidak dirasakan secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan fungsi APBN sebagai stabilisator.
"Kalau ekonomi goyah maka harus didinginkan dengan menggunakan APBN, kalau terjadi kontraksi maka harus diangkat untuk tumbuh kembali," katanya.
Ia menjelaskan defisit APBN dibatasi sebesar 3 persen, sedangkan rasio utang dibatasi tidak boleh melebihi 60 persen dari produk domestik bruto tiap tahun. APBN 2024, lanjut dia, ditetapkan sebesar Rp 2.802 triliun, dengan alokasi belanja sebesar Rp 3.325 triliun. Batasan defisit masih pada kisaran kurang dari 3 persen.
APBN merupakan instrumen yang ditujukan untuk menjaga kondisi perekonomian. "Jangan dibolak-balik. Anggaran sebagai instrumen, tujuannya ekonomi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
