REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondisi anggaran Sulawesi Selatan tengah disorot karena mengalami defisit sebesar Rp 1,5 triliun. Pj gubernur bahkan menyebut wilayah ini berada di ambang kebangkrutan.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai kondisi tersebut disebabkan minimnya pengawasan anggaran sejak awal pembentukan. Semestinya pengawasan dilakukan dari awal, bukan hanya realisasi atau prosedural saja.
“Fenomena ini juga karena pengawasan, bukan hanya realisasi atau prosedural teknis tetapi pengawasan harus dilakukan awal saat pembuatan APBD khusus perencanaan berikutnya,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira ketika dihubungi Republika,co,id, Rabu (18/10/2023).
Bhima menyebut kebangkrutan disebabkan defisit pemerintah daerah Sulawesi Selatan, APBD sebesar Rp 1,5 triliun atau setara 15 persen dari total APBD Sulawesi Selatan tergolong berat, sedangkan negara aja defisit hanya tiga persen.
“Salah satu penyebabnya belanja operasional besar, termasuk belanja pegawai, pengadaan barang/jasa. Maka harus diatur ulang, harus ada relokasi penghematan, perencanaan lebih baik,” ucapnya.
Menurutnya waktu tersisa dua bulan pada tahun ini maka diperkirakn pemerintah daerah meminjam anggaran kepada pemerintah pusat. Hal ini tentunya dapat menjadi pelajaran beberapa daerah di Indonesia.
“Beberapa daerah yang perlu jadi pelajaran, daerah yang operasionalnya besar terhadap total APBD maka harus ada pengawasan khusus, sehingga tidak menimbulkan masalah serupa,” ucapnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menyebut kebangkrutan terjadi karena utang yang ditinggalkan Andi Sudirman Sulaiman sewaktu menjabat gubernur. Tercatat defisit sebesar Rp 1,5 triliun terjadi selama bertahun-tahun akibat perencanaan anggaran yang keliru.
Bahtiar menganalogikan Sulawesi Selatan sebagai kapal yang sudah lama tenggelam sebelum dinakhodai dirinya. Dia menyebut akan melakukan penghematan dengan menekan anggaran belanja tiap OPD Sulawesi Selatan hingga akhir tahun ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika