REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program biodiesel B50 memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada petani sawit. Desakan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di Kementerian ESDM, Kamis (24/9/2026).

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menekankan bahwa peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel harus diikuti perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan perluasan akses pasar bagi petani swadaya.

“Pengembangan biodiesel B50 harus memberikan manfaat nyata kepada petani. Kami meminta pemerintah menerapkan B50 secara terukur dan fleksibel dengan mempertimbangkan ketersediaan CPO, kebutuhan domestik, pasar ekspor, serta perlindungan harga TBS,” kata Sabarudin di Jakarta, Senin (28/9).

Sabarudin juga meminta pemerintah mengevaluasi pungutan ekspor CPO sebesar 12,5 persen agar pembiayaan insentif biodiesel tidak menjadi beban tambahan yang berpotensi menekan harga TBS.

Selain itu, SPKS mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan peningkatan dana menjadi Rp90 juta per hektare, termasuk bantuan biaya hidup selama peremajaan.

“Peningkatan kebutuhan bahan baku biodiesel seharusnya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas kebun rakyat yang sudah ada, bukan melalui pembukaan lahan baru yang berpotensi meningkatkan deforestasi,” lanjut Sabarudin.

Tak hanya itu SPKS melalui Sabarudin juga mengingatkan saat ini belum ada nilai tambah yang didapatkan petani sawit dari program B50 karena rantai pasok biodiesel ke petani belum melalui kemitraan.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Marselinus Andri, menyoroti pentingnya memastikan petani menjadi bagian langsung dari rantai pasok biodiesel melalui kewajiban kemitraan antara Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) dan koperasi pekebun.

“Kami mendorong agar setiap badan usaha yang memperoleh alokasi B50 diwajibkan bermitra dengan koperasi pekebun. Pemerintah juga perlu menetapkan kuota minimum pasokan bahan baku dari petani yang terukur dan dapat diverifikasi,” kata Andri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika