Kamis 05 Oct 2023 21:33 WIB

PPI Dukung Proses Hukum Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula

PPI mendukung dan menghormati proses penyidikan.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Ilustrasi pasokan gula.
Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Ilustrasi pasokan gula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) menyatakan mendukung dan menghormati proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan yang saat ini sedang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Direktur Utama PT PPI, S Hernowo menyampaikan bahwa PPI mendukung dan menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan tindak pidana korupsi impor gula periode tahun 2015-2023. Pada Selasa (3/10/2023), penyidik dari Kejaksaan Agung, melakukan pencarian dokumen pendukung terkait kasus tersebut.

“PPI akan bersikap kooperatif atas penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI,” jelas Hernowo di Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Baca Juga

Saat ini, Hernowo menerangkan bahwa aktivitas bisnis perdagangan yang dijalankan oleh PPI tetap berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Hernowo juga menegaskan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis sehari-hari.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menaikkan status perkara dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2023 dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan status itu, Kejagung pun melakukan penggeledahan di kantor Kemendag.

 

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah, yang dimaksudkan diolah menjadi gula kristal putih kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi saat ditemui di gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023).

Menurut Kuntadi, kasus dugaan korupsi itu diduga dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula nasional. Kemudian, kata dia, Kemendag diduga telah memberikan izin impor yang melebih batas kebutuhan batas maksimal yang dibutuhkan.

Namun demikian, Kuntadi belum memerinci berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi impor garam Kemendag tersebut. Saat ini, penyidik Kejagung masih berkoordinasi untuk melakukan perhitungan secara menyeluruh.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement