REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) berencana untuk menerbitkan surat utang demi mendukung kebutuhan pendanaan pembangunan IKN. Hanya saja, Otorita masih harus memastikan total nilai aset di ibu kota baru untuk bisa menerbitkan obligasi.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menjelaskan, rencana penerbitan surat utang itu tidak dalam waktu dekat. Sebab, Otorita IKN juga masih harus memastikan diterapkannya prinsip environmental, social, and governance (ESG) demi menjamin IKN dibangun secara berkelanjutan.
“Itu butuh waktu, kira-kira empat hingga lima tahun lagi,” kata Bambang di Jakarta, Selasa (26/9/2023).
Adapun, underlying asset atau aset dasar dari penerbitan surat utang akan tergantung dari jenis program yang ditawarkan. Bila climate bond yang diterbitkan, tentunya untuk mendukung pembangunan IKN yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.
Selain itu, ada dua surat utang lainnya yang disebutnya, yakni gender bond dan green bond.
“Gender bond, misalnya, (untuk program) yang berhubungan dengan pemberdayaan wanita. Yang green itu untuk yang berhubungan dengan hijau (ramah lingkungan),” ujar dia.
Bambang mengatatakan, sementara ini pihaknya masih fokus untuk bisa menyelesaikan proyek infrastruktur dasar IKN. Sebab, pemerintah menargetkan pada 17 Agustus 2024, Istana Negara di IKN telah bisa digunakan sebagai tempat Upacara Hari Kemerdekaan.
Sementara infrastruktur dasar dibangun, Bambang memastikan seluruh konsep pembangunan IKN akan disusun secara berkelanjutan dan menerapkan sistem kota kota pintar atau smart city. Seluruh sistem tata kota akan diatur melalui sistem digital dari sarana prasarana hingga transportasi kota.
Otorita juga memastikan pembangunan infrastruktur lingkungan akan berbasis pada lingkungan, termasuk ikut berkontribusi pada penurunan emisi karbon.
“Sekarang ada NDC (national determined contribution) di IKN kita susun local determined contribution (LDC). Ini akan kita luncurkan LDC selevel kota. Hitungan kami, 2030 kami bisa jadi carbon neutral city,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika