REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan justru menderitakan rakyat. Oleh karena itu, Jokowi menekankan agar warga yang terdampak proyek pun harus mendapatkan ganti untung sehingga proyek juga bisa segera diselesaikan. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan pembukaan sewindu Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
“Masyarakat kalau ada ganti rugi senang. Bukan ganti rugi tapi ganti untung karena harga yang diberikan adalah harga yang terbaik. Karena berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat,” ujar Jokowi.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur ini sering kali terkendala masalah pembebasan lahan. Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan agar penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan proyek strategis nasional tidak dilakukan dengan pendekatan represif kepada masyarakat.
“Selalu saya ingatkan jangan justru malah menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat,” kata dia.
Jokowi meminta agar permasalahan-permasalahan yang muncul dikomunikasikan dengan baik dan segera mencari solusi inovatif untuk menyelesaikannya. Sehingga pembangunan infrastruktur, apalagi PSN tidak mangkrak.
“Sekali lagi jangan sampai ada yang mangkrak. Cek betul. Teliti betul akar masalahnya apa kalau ada masalah. Beri tenggat, waktu targetnya juga harus jelas kapan. Jika ada persoalan jika ada masalah baik soal lahan, pembiayaan, anggaran, baik itu urusan perizinan tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya,” jelasnya.
Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan seluruh pihak terkait yang mengawal dan menyelesaikan persoalan pembangunan infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Jokowi menilai berbagai persoalan pembangunan, terutama masalah pembebasan lahan bisa diselesaikan dengan baik.
Ia menyebut, pada 2015, hanya 46 juta bidang dari 126 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat. Artinya masih ada 80 juta bidang yang belum memiliki sertifikat.
“Padahal saya cek setiap tahun berapa sih yang sertifikat yang keluar. 500 ribu. 500 ribu. Artinya apa? Rakyat harus menunggu 160 tahun untuk pegang yang namanya sertifikat. Bener. 80 juta setahun hanya 500 ribu. Artinya nunggunya 160 tahun baru akan selesai,” kata Jokowi.
Namun dari 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat tersebut, kini sudah terselesaikan sebanyak 106 juta bidang tanah. Jokowi pun berharap pada tahun depan seluruh bidang tanah tersebut sudah memiliki sertifikat.
“Kalau kepleset yang masuk ke presiden berikutnya, setahun lah baru rampung,” kata dia.
Menurut Jokowi, percepatan sertifikasi bidang tanah tersebut juga akan mempercepat penyelesaian berbagai proyek infrastruktur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
