REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan hingga saat ini kantor perwakilan TikTok di Indonesia tak kunjung mampu memberikan argumentasi data bahwa mereka tidak melakukan predator pricing. Pertemuan yang sempat digelar antara pemerintah dan TikTok beberapa waktu lalu hanya berisi elakan TikTok dari teguran pemerintah.

"Kita sudah panggil TikTok. Mereka menolak jika disebut menjual produk asing. Mereka enggak mau disebut predator pricing. Ya, karena mereka juga kantor perwakilan mereka enggak bisa ambil kebijakan," kata Teten di Komisi VI DPR RI, Selasa (12/9/2023).

Teten sempat meminta kepada TikTok untuk bisa memberikan data seluruh reseller mereka dan penjual mereka mengenai hal ini. Data ini sebagai dasar argumentasi mereka bahwa mereka tak menjual barang asing.

"Kita sudah minta datanya, kami minta detail sampai barang dengan country ID nya. Sampai saat ini mereka belum ada respons lagi," kata Teten.

Dijagat global, TikTok memang disinyalir menjadi salah satu platform Project S besutan China. Project S menjadi salah satu cara China untuk bisa mereplikasi produk sebuah negara dan kemudian memproduksinya secara massal untuk kemudian di jual murah. China tak hanya akan mereplikasi, tapi justru akan menggempur sebuah negara dengan barang murah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika