Selasa 29 Aug 2023 22:13 WIB

Sri Mulyani Tegas akan Selektif Beri Modal Negara kepada BUMN

BUMN mengajukan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun.

Rep: Novita Intan/ Red: Lida Puspaningtyas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang usai mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat kerja tersebut membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024.
Foto: Republika/Prayogi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang usai mengikuti rapat kerja dengan Komis XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Rapat kerja tersebut membahas pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Keuangan tahun 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menegaskan akan selektif untuk memberikan penyertaan modal negara kepada perusahaan BUMN. Nantinya pemberian penyertaan modal negara secara selektif dilakukan dengan menetapkan kontrak kerja dengan direksi serta Kementerian BUMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah berupaya mendorong efektivitas pembiayaan investasi di dalam pemberian penyertaan modal negara kepada BUMN yang dilakukan secara selektif.

"Sejalan dengan fraksi PDIP, PAN, PKB, Demokrat, P3, mengenai kinerja profesionalitas dan tata kelola BUMN yang menerima PMN yang perlu terus ditingkatkan,” ujarnya saat Rapat Paripurna DPR ke-4 masa persidangan I tahun sidang 2023-2024, Selasa (29/8/2023).

Berdasarkan buku Nota Keuangan 2024, penyertaan modal negara diberikan ke PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 12,5 triliun pada 2024. Adapun penyertaan modal negara untuk menyelesaikan pembangunan jalan tol.

“PMN kepada PT HK akan difokuskan untuk penyelesaian pembangunan jalan tol," tulis pemerintah dalam Buku II Nota Keuangan.

Adapun manfaat pemberian penyertaan modal negara kepada Hutama Karya di antaranya menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perkembangan ekonomi, serta mendukung program pemerintah bidang konektivitas nasional.

Rencananya, dana tersebut juga akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Sehingga meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan di wilayah terkait yang mendukung penurunan biaya transportasi barang dan manusia.

Pada tahun depan pada masa akhir pemerintah Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajukan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun dan nontunai sebesar Rp 673 miliar.

Usulan penyertaan modal negara tunai sebesar Rp 57,96 triliun pada 2024 ditujukan 10 BUMN yaitu PT PLN (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG), PT INKA (Persero), Rekayasa Industri (Rekind), PT Pelni (Persero) dan ID Food.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement