REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan Indonesia akan menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam 3,5 tahun mendatang. Hal ini mengingat Indonesia telah menjadi key partner bagi OECD sejak 2007.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, ada 200 standar yang perlu dipenuhi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.
“Tadi disampaikan ada 200 standar yang perlu diharmonisasi dan beberapa negara yang terakhir, Chile prosesnya tujuh tahun. Diharapkan, Indonesia bisa berproses lebih cepat karena Indonesia sudah menunjukkan berbagai tantangan bisa kita selesaikan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (25/8/2023).
Dia menjelaskan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai perwakilan OECD meskipun belum berstatus sebagai anggota.
“Di negara lain, perwakilan OECD hanya kepada mereka yang member OECD sehingga demikian ini menjadi hal penting dan ke depan tentu menjadi tantangan bagi kita semua,” ucapnya.
Airlangga mengungkapkan, keanggotaan OECD menjadi penting bagi Indonesia untuk meningkatkan pendapatan per kapita agar sebesar 10 ribu dolar AS dan secara bersamaan mendongkrak perdagangan multilateral serta investasi.
“Artinya kita membuka akses terhadap pasar di 38 negara. Kita menggunakan best practice standar yang sama sehingga investasi diharapkan bisa lebih cepat lagi masuk dan tidak ada hambatan bagi perkembangan ekonomi karena kita semua mempunyai standar yang sama,” ucapnya.
Sebelumnya pemerintah mengungkapkan langkah-langkah reformasi penguatan ekonomi Indonesia. Hal ini merespons syarat keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan OECD. Indonesia juga terhitung sebagai mitra kerja utama dari OECD.
“Sudah banyak bidang-bidang reformasi yang dilakukan oleh Indonesia yang juga sesuai dengan kebutuhan kerangka kebijakan yang konsisten dengan OECD,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (14/8/2023).
Sri Mulyani menyampaikan, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann juga menunjukkan sikap apresiatif terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo sebagai pemimpin negara. Adapun apresiasi tersebut mengacu pada berbagai kebijakan reformasi yang dilakukan Indonesia di tengah situasi ketidakpastian global, terutama terkait dengan reformasi investasi dan reformasi perekonomian secara menyeluruh.
Menurut Sri Mulyani, Sekjen OECD menilai reformasi yang dilakukan Indonesia sesuai dengan kebutuhan negara dalam memperkuat perekonomiannya. Selain itu, Indonesia dengan OECD telah melakukan berbagai program kerja sama, seperti survei ekonomi dan penilaian terhadap kebijakan yang berlaku di Tanah Air.
“Indonesia melakukan asesmen terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan BUMN dan perpajakan, pergerakan modal, pengadaan publik, anti korupsi, dan lingkungan,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
