REPUBLIKA.CO.ID, PULAU KIJANG -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, mendorong inovasi dan hilirisasi kelapa dalam sebagai kekuatan ekonomi bagi masyarakat di Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Menurutnya, komoditas kelapa dalam memiliki potensi pasar yang cukup luas baik lokal maupun ekspor.
Diketahui, komoditas kelapa memiliki banyak produk turunan seperti kerajinan batok kelapa, arang briket dan produk makanan olahan lain yang sudah pasti memiliki nilai jual tinggi. Meski demikian, harga kelapa saat ini cendrung turun meskipun masih dalam batas wajar.
"Kalau masalah harga ini kan fluktuatif, artinya bisa disebabkan juga oleh pergerakan harga internasional. Tapi kita bisa melakukan kiat-kiat efisiensi soal tanam atau meningkatkan produksi dan hilirisasi agar lebih sustainable sehingga produk-produk kelapa ini bukan hanya sekedar di hulu saja tapi bisa kita jadikan produk hilir," ujar Wamentan Harvick saat berdialog dengan sejumlah masyarakat Pulau Kijang, Kamis (24/8/2023).
Wamen mengatakan inovasi dan hilirisasi harus dilakukan secara cepat agar masyarakat memiliki penghasilan yang meningkat. Selain itu, produk hilir juga dapat membuka peluang besar terhadap masuknya kelapa lokal menuju ekspor.
"Saya berharap agar masyarakat Indragiri Hilir melakukan berbagai inovasi dan hilirisasi dari komoditas kelapa. Hal ini penting dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah bagi para petani maupun masyarakat setempat," katanya.
Sementara itu, Bupati Indragiri Hilir, Wardan menyampaikan komoditas kelapa sejauh ini merupakan tulang punggung bagi mayoritas masyarakatnya. Dia berharap pemerintah pusat terus memberikan pendampingan dan bantuan kemudahan untuk mengembangkan perkebunan kelapa secara luas.
"Kami berharap ada perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur khususnya dalam menunjang mobilisasi hasil perkebunan termasuk peremajaan perkebunan. Selain itu ke depan bisa melakukan pengembangan sentra produksi turunan kelapa berbasis masyarakat," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika