Rabu 23 Aug 2023 14:01 WIB

Restrukturisasi Utang dan Efisiensi Bisa Jadi Jurus Penyehatan BUMN Karya

Struktur permodalan BUMN Karya relatif dalam kondisi yang terbatas.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Foto: ANTARA /Aprillio Akbar
Logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beratnya kondisi keuangan BUMN karya beserta anak usahanya masih terus menjadi topik hangat di ranah publik. Besarnya penugasan membangun infrastruktur dari Pemerintah serta hantaman pandemi menjadi serangkaian faktor pemicu beratnya kondisi perusahaan saat ini. Pasalnya, ketika menjalankan penugasan, kondisi struktur permodalan BUMN Karya relatif dalam kondisi yang terbatas, sehingga cenderung bergantung pada utang.

Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan bahwa strategi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah program restrukturisasi utang. "Kesepakatan dengan kreditur harus cepat dilaksanakan. Jadi opsi penyelesaian lewat PKPU atau PMN lewat induk usaha BUMN bisa jadi alternatif," ujar Toto saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Baca Juga

Dalam jangka panjang, sambung Toto, perbaikan struktur keuangan harus dilakukan, di mana jumlah porsi ekuitas harus ditingkatkan sehingga terjadi kesimbangan dengan unsur pembiayaan yang berasal dari utang. Selain itu, dengan terbatasnya PMN pemerintah, maka mengundang investor strategis bisa menjadi alternatif solusi.

Tak hanya itu, lanjut Toto, BUMN Karya beserta anak usahanya juga harus melakukan efisiensi bisnis baik yang bersifat jangka pendek, maupun jangka panjang. Toto pun tak heran jika terdapat korporasi yang dengan terpaksa harus mengambil langkah rasionalisasi tenaga kerjanya demi mendapatkan efisiensi sehingga dapat memenuhi kewajiban utangnya. 

 

Salah satu perusahaan yang belum lama ini terungkap melakukan rasionalisasi pegawai yakni PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). Di mana pasca restrukturisasi, perseroan melakukan serangkaian program transformasi yang salah satunya adalah efisiensi demi memenuhi kewajibannya kepada para kreditur serta vendor. Salah satu efisiensi yang dilakukan yakni rasionalisasi pegawai secara bertahap menyesuaikan dengan berakhirnya masa kerja pegawai di seluruh Divisi, dengan mempertimbangkan kondisi workload dan kinerja perseroan. Lewat upaya-upaya tersebut perseroan berharap dapat memenuhi kewajibannya kepada para kreditur sesuai dengan kesepakatan.

"Langkah penghentian kontrak pegawai seperti di WSBP terkadang adalah langkah yang tidak terelakkan demi restrukturisasi yang ditujukan kepada proses going concern perusahaan. Maksudnya situasi ini juga terjadi pada banyak korporasi lainnya baik di global maupun regional," kata Toto.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement