REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, tepat. Hal ini dapat memperkuat diplomasi multilateral Indonesia, yang sudah dijalankan Perserikatan bangsa-bangsa dan segenap organisasi internasional, seperti Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, ASEAN, dan sebagainya.
Anggota Komisi I DPR Arwani Thomafi mengatakan kehadiran Indonesia dalam BRICS akan membuat organisasi tersebut lebih berwarna dan inklusif, sehingga mengurangi tensi dan konflik geopolitik.
"Bahkan, kehadiran Indonesia menjadi simbol dan representasi kekuatan Asia Afrika dan negara Muslim terbesar di dunia," ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/8/2023).
Menurutnya Indonesia juga telah mengajukan diri untuk menjadi anggota OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) yang merupakan wadah kerja sama ekonomi barat dan mitranya, seperti AS, Inggris, Turki, Australia, Kanada, dan lain-lain. “Maka demikian, Indonesia hadir pada semua wadah kerja sama ekonomi secara inklusif," ucapnya.
Menurut Arwani, diplomasi bilateral dan multilateral Indonesia akan lebih berkembang jika didukung anggaran yang memadai. Dia menyebut peningkatan anggaran Kementerian Luar Negeri dari Rp 8,4457 triliun pada 2023 menjadi Rp 8,5418 triliun pada 2024 cukup baik.
Namun, Arwani menilai akan lebih baik jika anggaran tersebut dapat ditingkatkan lagi, termasuk anggaran diplomasi dari kementerian/lembaga lain, serta diplomasi parlemen (DPR).
"Diplomasi harus digerakkan oleh semua k/l, termasuk DPR, bahkan publik. Sebagai contoh, mengenai ide keanggotaan Indonesia dalam BRICS, sebaiknya dibahas lebih dulu dengan DPR. Ini agar gagasan besarnya dapat dimatangkan, termasuk memperhitungkan segala manfaat dan risiko,” ucapnya.
BRICS merupakan wadah yang didirikan oleh lima negara, yakni Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Adapun nama BRICS dinamakan sesuai dengan singkatan kelima negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
