REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan Indonesia mampu mengelola pembiayaan melalui penerbitan utang secara baik. Per Juli 2023, pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 194,9 triliun atau turun 17,8 persen (yoy) dari Rp 237 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan utang sebesar Rp 194,9 triliun menandakan realisasi hingga Juli hanya 28 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 696,3 triliun. Angka tersebut cenderung rendah, mengingat meningkatnya penerimaan negara.

"Pembiayaan utang Juli ini kenaikannya menjadi Rp 194,4 triliun. Artinya, dibandingkan dengan pembiayaan utang tahun lalu maka pembiayaan utang mengalami turun tajam 17,8 persen," ujarnya saat konferensi pers, Jumat (11/8/2023).

Secara lebih rinci, realisasi pembiayaan utang per Juli 2023 terdiri dari penerbitan surat berharga negara neto sebesar Rp 184,1 triliun atau 25,8 persen terhadap target anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 712,9 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 10,9 triliun.

"Ini yang menyebabkan peringkat kredit SBN dan APBN kita diberikan penilaian dengan outlook yang stable atau positif," ucapnya.

Menurutnya pertimbangan penerimaan negara dan belanja negara yang masih terjaga dengan baik, yakni masing-masing senilai Rp 1.614,8 triliun dan Rp 1.461,2 triliun, maka Indonesia bisa menurunkan penerbitan surat berharga negara sebesar 17,8 persen. Bendahara negara menyebut performa tersebut yang membuat Indonesia berhasil menerima peningkatan outlook menjadi stable atau positif dari lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc (R&I). Selain itu, R&I juga mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB+, dua level di atas tingkat terendah Investment Grade.

“Ini menggambarkan asesmen risiko terhadap APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil, bahkan dianggap positif. Dalam arti, berarti prospeknya akan makin membaik,” ucapnya.

Sri Mulyani juga menyebut capaian tersebut merupakan imbas dari kinerja dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijaga secara hati-hati. Kinerja yang positif menyebabkan kepercayaan terhadap perekonomian dan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap terjaga kuat serta risiko dianggap bisa dikelola secara sangat baik.

"Ini menggambarkan assessment APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil bahkan positif," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika