REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Perumnas berkomitmen dalam mengembangkan kawasan transit oriented development (TOD) atau pembangunan berorientasi transit dan peningkatan kualitas perumahan, permukiman serta rumah susun (rusun). Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan Perumnas telah menginisiasi berbagai program guna peningkatan kualitas hunian layak melalui revitalisasi.
"Pelaksanaan revitaliasi hunian terfokus pada peningkatan fasilitas umum guna menciptakan interaksi sosial yang positif bagi penghuni dan masyarakat di sekitarnya," ujar Budi saat kunjungan kerja Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Samesta Mahata, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/8/2023).
Budi mengatakan kondisi backlog menjadi perhatian serius bagi Perumnas. Hal ini kian melecut semangat perusahaan untuk terus membangun dan mengembangkan kawasan layak huni secara berkesinambungan.
Berdasarkan data Survei Sosio Ekonomi Nasional (Susenas), backlog hunian mencapai 12,71 juta yang mana 2,9 juta di antaranya tersebar di wilayah Jabodetabek. Bahkan dari masyarakat yang memiliki hunian di Jakarta, 63 persen persen di antaranya belum memiliki hunian layak. Menurut Budi, pasar yang besar dengan terbatasnya tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap hunian layak menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diatasi.
"Perumnas tidak tinggal diam terhadap permasalahan backlog hunian ini, kami akan selalu bertekad membangun hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat," ucap Budi.
Setelah sukses merevitalisasi Rusun Sukaramai Medan pada 2017, Perumnas akan merevitalisasi Rusun Klender, Jakarta. Tak sekadar mengatasi lingkungan yang terkesan kumuh dari kepadatan penduduk maupun masalah kepemilikan rumah, Budi mengatakan revitalisasi ini juga meningkatkan kualitas bangunan dengan memberikan fasilitas untuk menunjang kehidupan sosial masyarakat melalui hunian berkualitas.
Untuk program peningkatan kualitas perumahan, Budi menyampaikan Perumnas menghadirkan hunian subsidi berkualitas untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada setiap kawasan hunian yang dibangun, Perumnas berkomitmen untuk mengalokasikan setidaknya 20 persen unit tersedia sebagai hunian subsidi.
Pengalokasian hunian subsidi....
Ikuti Whatsapp Channel Republika