REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dampak pelambatan ekonomi global mulai dirasakan Indonesia yang terindikasi dari terkontraksinya ekspor secara tahunan (year on year) pada kuartal II 2023. Pemerintah pun diminta melakukan antisipasi untuk memastikan gerak pertumbuhan ekonomi sesuai dengan rentang target yang telah ditetapkan.
“Sampai triwulan kedua tahun ini pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5 persen, ini tentu kita apresiasi. Kendati demikian, pemerintah harus tetap waspada terhadap perlambatan ekonomi yang kian terasa, salah satunya ditunjukkan dari terjadinya kontraksi ekspor kita yang mengalami tumbuh minus 2,75 persen secara tahunan,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).
Fathan menjelaskan, ekspor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Laju ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan lapangan kerja, hingga meningkatkan produktivitas industri.
“Namun, ketika terjadi perlambatan ekspor, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi dampak negatifnya agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga,” katanya.
Fathan mengatakan, berdasarkan data dari BPS, dalam triwulan kedua tahun ini laju pertumbuhan ekonomi banyak ditopang oleh konsumsi domestik. Data BPS menyebutkan konsumsi masyarakat tumbuh 5,23 persen secara tahunan, lebih tinggi dari triwulan I-2023 sebesar 4,54 persen.
“Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pun menjadi komponen penyumbang pertumbuhan ekonomi yang terbesar hingga 53,57 persen,” ujarnya.
Fathan mengingatkan jika laju konsumsi rumah tangga ini bisa jadi akan terkoreksi hingga akhir tahun ini. Menurut dia, tingginya laju konsumsi rumah tangga ditopang faktor musiman seperti adanya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, hingga masa libur sekolah.
“Faktor musiman ini tidak akan terulang hingga akhir tahun nanti, bisa jadi komsumsi rumah tangga juga akan menurun sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Politisi PKB ini pun berharap agar pemerintah melakukan kebijakan stimulus fiskal dengan menggenjot pengeluaran publik utamanya untuk program-program bantuan sosial. Selain itu, pemerintah bisa terus memberikan stimulus bagi sektor-sektor produktif utamanya untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Antisipasi ini penting agar kemudian pelambatan ekonomi tidak memberikan dampak langsung bagi laju perputaran ekonomi di akar rumput,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
