REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional mendukung konektivitas kebijakan pupuk subsidi dalam rangka penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk mengantisipasi dampak El Nino. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi, Jumat (4/8/2023) di Bogor.
Menurutnya penggunaan pupuk merupakan salah satu faktor utama penentu produktivitas tanaman padi. Di tingkat hulu, dengan input yang sesuai akan menghasilkan produksi yang baik. Kemudian di hilirnya, Bulog menyerap hasil produksi petani dengan harga yang sesuai.
Arief mengungkapkan subsidi pupuk harus benar-benar menyasar kepada petani, sebab hal ini akan selaras dengan tingkat produksi dan produktivitasnya. Penguatan CBP melalui Produksi Dalam Negeri dengan konsep closed loop dimana petani/gapoktan menjual gabah/beras produksinya kepada Bulog dan petani akan mendapatkan insentif untuk memperoleh pupuk subsidi. Dengan konsep ini, diharapkan Bulog dapat memenuhi CBP dari dalam negeri dan petani juga mendapat manfaat dari kemitraan dengan Bulog serta harga jual yang pasti sesuai HPP.
"Kami sampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Bapak Presiden, Rabu (2/8/2023), bahwa untuk memenuhi stok Bulog mencapai 2,4 juta ton hingga akhir tahun 2023, dengan perkiraan produktivitas rata-rata mencapai 5 ton per hektar, dibutuhkan sekitar 500 ribu hektar lahan atau 4,8 persen dari total luas panen nasional," ujarnya.
"Untuk itu, kami mendukung agar petani by name by address dapat terprogram dengan baik, dan dengan dukungan input produksi dari Kementerian Pertanian antara lain benih, pupuk, alsintan, dan lainnya serta pendampingan dan penyuluhan kepada petani. Sehingga benar-benar subsidi tersebut tepat sasaran ke petani. Kemudian nanti teman-teman di Bulog menjadi standby buyer, yang meng-offtake hasil produksi petani tersebut dan diserap sebagai stok untuk cadangan beras pemerintah" tambahnya.
Arief mengatakan, stok beras Bulog saat ini dalam posisi yang secured/aman di angka 1,3 juta ton, namun pihaknya juga terus mendorong penyerapan dalam negeri terus ditingkatkan sehingga terbangun konektivitas hulu hilir yang mampu menjaga kestabilan harga di tiga lini perberasan yaitu produsen (petani), pedagang, dan konsumen.
"Jadi kalau barangnya (padi) itu ada dan cukup, Bulog harus menyerap dari petani. Karena kita sudah tahu bahwa kejadian El Nino ini mengancam produksi pangan, maka kita perlu mengantisipasi dengan menguatkan cadangan pangan kita." ujar Arief.
Arief mengatakan, pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki Bulog di sepanjang rantai pasok, mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan. Termasuk di antaranya optimalisasi 7 Modern Rice Milling Plant (MRMP) milik BULOG yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi padi seperti, Lampung, Karawang, Subang, Kendal, Magetan, Sragen, dan Bojonegoro.
"Melalui keberadaan MRMP ini Bulog diharapkan langsung turun dan menjemput bola menyerap lebih banyak hasil panen petani," tuturnya.
Dia meyakini, dengan pemetaan target lahan yang pasti di daerah sentra produksi, input produksi yang memadai, serta pendampingan yang intensif kepada petani, akan terbangun sistem terintegrasi hulu hingga hilir, di mana petani yang menjadi bagian dari program kerja sama ini mendapat jaminan serapan hasil panen dengan harga yang stabil.
"Tentunya produktivitas padi yang dihasilkan harus dijaga, dengan input produksi yang benar-benar diterapkan, sehingga kualitas beras yang dihasilkan juga baik. Di sisi lain kesejahteraan petani juga terjaga karena jaminan hasil panen dengan harga yang stabil dapat terpenuhi," kata Arief.
Adapun stok CBP yang memadai sangat urgen dan strategis sebagai instrumen stabilisasi harga pangan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi. Keberadaan CBP juga penting untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan. Oleh karena itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, NFA telah menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama tiga bulan.
"Tahap pertama telah selesai kita laksanakan pada periode April, Mei dan Juni lalu bantuan pangan beras yang mencapai 640 ribu ton tersalurkan melalui Bulog. Dampaknya kita bisa rasakan inflasi terjaga dan volatile food pada Juli 2023 juga mengalami deflasi. Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden, bantuan tersebut akan kembali digelontorkan untuk tahap kedua pada Oktober sampai Desember mendatang dengan volume dan kelompok sasaran yang sama dengan tahap pertama," ujar Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika