Selasa 01 Aug 2023 08:50 WIB

Pengendalian Inflasi Pangan Butuh Kolaborasi Daerah

Pemerintah daerah dinilai menempati posisi strategis dalam menjaga inflasi pangan.

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Pedagang ayam melayani pembeli di Pasar Kebayoran, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Foto: Republika/Prayogi
Pedagang ayam melayani pembeli di Pasar Kebayoran, Jakarta, Senin (3/7/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah daerah dinilai menempati posisi strategis dalam menjaga laju inflasi pangan. Ini mengingat kontribusi beberapa pangan pokok strategis cukup signifikan terhadap inflasi umum dan inflasi di tingkat daerah berdampak pada pengendalian inflasi nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Kemendagri pada Senin (31/07/2023).

Arief mengatakan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder menjadi kunci dalam pengendalian inflasi nasional. Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota penerima insentif fiskal kinerja periode pertama 2023 atas capaiannya dalam rangka pengendalian inflasi pangan di daerah.

Baca Juga

"Ini bentuk sinergi dan kolaborasi kita bersama sehingga kinerja pengendalian inflasi di daerah terus berjalan, dan hari ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai upaya yang telah dilakukan daerah sehingga menerima  insentif fiskal, namun kita perlu tetap waspada untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional di tengah ancaman El Nino yang dapat mengganggu produksi pangan," ujarnya. 

Arief mengungkapkan NFA bersinergi dengan Pemda melalui serangkaian langkah aksi pengendalian inflasi pangan antara lain melalui kegiatan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga pemantauan dan monitoring harga pangan. Selain itu, juga dilakukan penyaluran bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikelola Perum Bulog, dan bantuan Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang dikelola oleh ID FOOD. 

 

Melihat urgensi menjaga daya beli masayrakat dan pengendalian inflasi pangan di akhir tahun 2023, sesuai arahan Presiden, Arief mengungkapkan Badan Pangan Nasional melalui penugasan terhadap Perum Bulog akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras pada bulan Oktober-Desember mendatang. 

Arief mengajak seluruh Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota bersiap mengantisipasi dampak El Nino yang menurut perkiraan BMKG terjadi pada Agustus hingga Oktober. Untuk itu, ia meminta agar setiap Pemerintah Daerah terus melakukan pemantauan kondisi ketahanan pangan masing-masing, melakukan perhitungan neraca pangan daerah, monitoring harga pangan, serta antisipasi melalui Sistem Peringatan Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).

"Berbagai langkah tersebut terus kita lakukan bersama Pemda dan seluruh stakeholder terkait pangan, untuk memastikan bahwa stabilitas pasokan dan harga pangan tetap terjaga. Hasilnya kita bisa lihat bahwa angka inflasi kita masih terjadi di 3,52 persen pada bulan Juni 2023 dan tentu kita berharap ini akan tetap terjaga sesuai dengan target pemerintah tiga persen plus minus satu," ungkap Arief. 

Arief juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk berbelanja dengan bijak, sesuai kebutuhan, dan tidak boros pangan. Ia menegaskan perilaku tersebut tidak saja berdampak pada ketahanan pangan, tapi juga pada ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

"Jadi setiap daerah seyogianya mengkampanyekan stop boros pangan, dan berbelanja bijak sesuai kebutuhan. Tidak perlu panic buying karena kita pastikan kondisi ketersediaan pangan kita aman." ujarnya. 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement