REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ignatius Warsito menyebut industri tekstil diproyeksi akan menggeliat dengan euforia tahun politik.
"Dengan banyaknya partai, pasti menggeliatkan garmen kita. Ini juga berdampak ke hulunya baik kain dan benang. Saya yakin, optimis di tahun politik itu jadi berkah buat industri tekstil dan produk tekstil," kata Warsito ditemui seusai rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2023 di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Kendati tidak menyebut besaran proyeksi pertumbuhan industri tekstil di tahun politik, Warsito meyakini kegiatan kampanye di tahun politik kali ini akan cukup masif. Terlebih, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah keseluruhan pemilih Pemilu 2024 diprediksi mencapai 206 juta orang, di mana proyeksikan ada sekitar 110 juta penduduk berusia 20 tahun–44 tahun akan ambil bagian Pemilu 2024.
"Itu akan berdampak pada (produksi) kaos-kaos partai," kata dia.
Warsito juga menilai kontestasi Pemilu 2024 akan lebih memberi dampak terhadap industri tekstil dalam negeri. Hal itu juga ditambah faktor karena Pemilu tahun depan digelar serentak tidak hanya Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Februari 2024 tetapi juga ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024.
"Saya pikir tahun ini lebih baik karena dikonsolidasi, bersama antara Pilkada, Pilpres. Itu seru untuk di industri kita, itu yang saya harapkan," kata Warsito.
Dalam catatan Kemenperin, pada kuartal I 2023, laju pertumbuhan PDB industri TPT sebesar 0,07 persen, melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen (yoy). Kontribusi PDB industri TPT terhadap PDB nasional pada kuartal I 2023 juga mengalami penurunan menjadi 1,01 persen jika dibandingkan dengan kuartal I 2022 sebesar 1,10 persen.
Penurunan juga terjadi pada utilisasi industri tekstil bulan Mei 2023, yaitu menjadi 67,59 persen. Begitu pula industri pakaian jadi yang penurunan utilisasinya menurun hingga 74,79 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika