REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, saat ini Indonesia dalam proses aksesi untuk menjadi anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). "Sebagaimana kita ketahui, OECD beranggotakan negara-negara maju sebagai forum berbagi pengalaman, best-practices, serta memberikan masukan terhadap pembentukan kebijakan publik dan standar internasional," kata Menperin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Sumber Daya Manusia Industri, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).
Menurut Agus, langkah tersebut merupakan peluang yang baik bagi Indonesia untuk naik level dan menyejajarkan diri dengan negara-negara maju dan meninggalkan status negara middle income.
"Keanggotaan Indonesia dalam OECD juga menjadi peluang kita untuk memperluas kerja sama di bidang industri dengan negara-negara maju di OECD," ujarnya pula.
Agus menyebut, tantangan yang Indonesia hadapi adalah standar OECD yang cukup tinggi serta proses seleksi yang cukup ketat, sehingga perlu dukungan dari seluruh pihak, termasuk pelaku industri. "Salah satu upayanya, yakni diperlukan ketersediaan SDM kompeten dan ahli di sektor industri, khususnya yang menguasai digitalisasi," ujarnya lagi.
Terkait upaya percepatan transformasi digital, pemerintah telah mencanangkan peta jalan Making Indonesia 4.0 sejak tahun 2018 lalu. Berfokus pada tujuh sektor industri manufaktur dan didukung dengan 10 strategi prioritas nasional, Making Indonesia 4.0 berpotensi mampu mendorong Indonesia menjadi 10 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2030.
"Namun, cita-cita Making Indonesia 4.0 tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh SDM yang kompeten. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi krusial dalam mengakselerasi implementasi Making Indonesia 4.0. Skill atau keterampilan menjadi poin yang penting untuk tetap relevan dengan permintaan industri," kata Agus lagi.
Pada kegiatan rakornas ini, Menperin meresmikan fasilitas gedung pendidikan pada beberapa satuan kerja pendidikan vokasi Kemenperin. "Saya berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kapasitas dan kualitas pendidikan, sehingga bisa menghasilkan lebih banyak lulusan yang kompeten dan berdaya saing global," ujarnya.
Adapun untuk dua gedung baru yang sedang dibangun, yaitu gedung pendidikan SMK/SMAK Bogor dan Politeknik Industri Petrokimia Banten.
"Saya juga berpesan untuk dikawal pelaksanaannya dengan baik, dipastikan standar kualitas dan target penyelesaian sesuai dengan perencanaan, dan dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan akuntabilitasnya," kata Agus.
Pihaknya mendorong kemandirian dan transformasi satuan kerja pendidikan khususnya politeknik untuk menjadi satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sehingga memiliki fleksibilitas yang lebih luas dan lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan.
"Saya berharap target-target yang telah ditetapkan untuk transformasi pendidikan tersebut dapat dicapai secara tepat waktu," katanya lagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
