REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, potensi belanja produk-produk UMKM dari dalam negeri bisa mencapai Rp 2.000 triliun per tahunnya. Potensi ini berasal dari belanja BUMN, belanja pemerintah, hingga belanja dari ibu kota Nusantara.
"Catatan saya BUMN bisa sekitar Rp 500 triliun untuk membeli produk UMKM. IKN bisa sekitar Rp 400 triliun, pemerintah Rp 500 triliun dan usaha besar Rp 400 triliun. Jadi, ini potensi dan kalau efektif bisa sampai Rp 2.000 triliun, ini tugas kita dan UMKM," kata MenKop UKM Teten pada acara INABUYER B2B2G EXPO 2023 di Gedung Smesco Jakarta, Rabu (5/7/2023).
Besarnya potensi belanja UMKM dari dalam negeri akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera dipotensikan belanja produk UMKM agar realisasinya bisa maksimal. Jika seluruh lembaga yang disebutnya di atas mampu memaksimalkan penyerapan produk buatan dalam negeri, Teten meyakini Indonesia masih mampu bertahan di tengah situasi pelemahan ekonomi dunia.
"Ekonomi dalam negeri terutama belanja pemerintah, belanja BUMN termasuk konsumsi masyarakat, kalau beli produk UMKM, (pertumbuhan) ekonomi kita bisa lima persen. Dengan demikian, kita bisa menghadapi ekonomi global yang lesu," ujarnya.
Lebih lanjut, Teten menuturkan bahwa penting bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri agar lebih memudahkan pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan karena telah mempunyai kepastian pasar.
Jika pasar UMKM telah jelas, perbankan pun disebutnya akan lebih mudah untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Namun, sayangnya, hingga saat ini baru sekitar tujuh persen UMKM yang telah masuk ke rantai pasok industri besar.
"Sebagian UMKM kita masih memasarkan mandiri, branding sendiri, ke depan kita harap UMKM jadi bagian dari rantai pasok industri. Sehingga UMKM itu bisa tumbuh berkembang juga bersamaan dengan tumbuh berkembangnya industri itu sendiri," ujarnya.
Manfaat UMKM lain yang bisa didapatkan pelaku UMKM jika masuk ke dalam rantai pasok industri adalah bisa meningkatkan standar produk. Ia pun meminta agar para buyer dan offtaker dari produk UMKM untuk turut memberikan pendampingan bersama dengan KemenKopUKM.
"Begitu juga sekarang pemerintah, Pak Presiden Jokowi sudah menerapkan kebijakan substitusi impor untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hari ini sudah ditetapkan 40 persen belanja pemerintah harus membeli produk UMKM dan selama pandemi kemarin ketika ekonomi dunia sedang lesu dengan kebijakan itu terbukti efektif kita bisa tetap tumbuh 5 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
