REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- El nino atau fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal di Samudera Pasifik bagian tengah diperkirakan akan datang satu hingga dua bulan ke depan. Oleh karenanya, Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA), menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah mulai bulan ini.
“Kita siapkan Cadangan Pangan Pemerintah. Tentunya Badan Pangan Nasional selalu melihat stok utamanya beras, dan sembilan komoditas yang ada di Perpres 66/2021,” kata Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, di Kota Bogor, Selasa (4/7/2023).
Berdasarkan informasi dari Kementerian teknis terkait, Arief mengatakan, jelang El Nino diperkirakan masih akan ada hujan di beberapa waktu terakhir. Sehingga pihaknya mendorong para petani yang masih ada kesempatan untuk menanam hingga panen.
“Masih ada kesempatan untuk tanam. Kemudian didorong sampai tahun depan. Pak Presiden sampaikan ada 61 waduk yang dibangun, untuk menyimpan cadangan air. Artinya, mari kita bersiap untuk ini semua dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arief menyebutkan, stok pangan yang dicadangkan di antaranya ialah 1,2 juta ton beras. Di mana jutaan ton beras itu diperkirakan bisa bertahan hingga akhir tahun.
Termasuk, kata dia, stok gula. Juga bawang putih yang diatur bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, yang juga memiliki stok hingga setahun ke depan.
Di samping itu, menurut Arief, ada beberapa produk bahan pangan yang bisa bertahan di musim panas. Salah satunya garam, yang kesempatan produksinya tinggi saat musim panas.
“Tetapi untuk produk yang bisa disimpan lebih lama seperti daging frozen, kita tingkatkan stoknya. Tentunya kalau Bulog sudah ada penugasan 100 ribu ton, ID food 100 ribu ton. Jadi 200 ribu ton untuk daging ruminansia. Itu pasti kita stok,” jelasnya.
Kemudian, sambung Arief, Badan Pangan Nasional mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pangan untuk melakukan penambahan stok. Stok yang ditambah merupakan stok yang dinamis, namun juga bisa memberikan keuntungan bagi BUMN itu sendiri.
Hal ini, dikatakan Arief, membutuhkan dukungan Kementerian Keuangan melalui Himpunan Bank Milik Negara. Dengan berbagai penjaminan dari Kementerian Keuangan, tapi mendapatkan dana murah.
“Ini yang masih terus, tentunya, dalam review BPKP mengenai SOP dan apa-apa yang kita perbaiki. Jadi, minta waktu untuk mempersiapkan ini semua. Tapi sudah jelas path-nya, urutannya,” ucap Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika