REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua House of Representatives dari Partai Republik Kevin McCarthy mendekati kesepakatan yang akan menaikkan plafon utang pemerintah sebesar 31,4 triliun dolar AS selama dua tahun. Mereka juga sepakat membatasi pengeluaran untuk sebagian besar barang.
Seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, kesepakatan yang belum final itu akan meningkatkan dana untuk pengeluaran diskresioner bagi militer dan veteran, dan menahan pengeluaran diskresioner non-pertahanan pada tahun ini. Gedung Putih sedang mempertimbangkan mengurangi pendanaan di Internal Revenue Service (IRS) untuk mempekerjakan lebih banyak auditor dan menargetkan orang Amerika yang kaya.
Seorang pejabat AS lainnya yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan, pendanaan IRS adalah masalah terbuka. Tetapi dorongan utamanya adalah memastikan badan tersebut melaksanakan prioritas presiden, bahkan jika ada pemotongan kecil atau dana dipindahkan.
Kesepakatan akhir akan menentukan jumlah total yang dapat dibelanjakan pemerintah untuk program diskresi seperti perumahan dan pendidikan. Negosiator Republik telah membatalkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran militer dan memotong pengeluaran non-pertahanan. Sebagai gantinya mereka mendukung dorongan Gedung Putih untuk memperlakukan kedua item anggaran secara lebih setara.
"Saya tidak percaya seluruh beban harus jatuh kembali ke kelas menengah dan kelas pekerja Amerika," kata Biden kepada wartawan.
McCarthy mengatakan, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan. "Kami tahu ini tidak akan mudah," kata McCarthy.
Kesepakatan apa pun harus melewati the House yang dikendalikan oleh Republik dan Senat yang dikendalikan oleh Demokrat. Hal ini bisa jadi rumit, karena beberapa Republikan sayap kanan dan banyak Demokrat liberal mengatakan, mereka kecewa dengan prospek kompromi.
"Saya tidak berpikir semua orang akan senang pada akhirnya. Itu bukan cara kerja sistem," kata McCarthy.
Sidang di the House ditunda pada Kamis (25/5/2023) sore untuk masa reses selama seminggu. Sementara Senat tidak bersidang. Anggota parlemen akan siap kembali memberikan suara jika kesepakatan tercapai.
Menurut Perwakilan Demokrat Mark Takano, Biden telah menolak proposal Partai Republik yang memperketat persyaratan kerja untuk program anti-kemiskinan dan melonggarkan aturan pengeboran minyak dan gas. Sementara perwakilan Kevin Hern, yang memimpin Komite Studi Republik mengatakan kepada Reuters bahwa, kesepakatan kemungkinan besar akan dicapai pada Jumat (26/5/2023) sore waktu setempat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
