REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih dan anggota Kongres dari Partai Republik mendekati kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah untuk meminjam uang. Namun, pembicaraan dapat diperpanjang hingga liburan akhir pekan.

Kesepakatan yang muncul akan membatasi sebagian besar pengeluaran selama dua tahun, mengecualikan program militer dan veteran. Namun, perdebatan tentang isu-isu seperti aturan kelayakan yang lebih ketat bagi penerima bantuan pemerintah membuat sebuah kesepakatan.

Menteri Keuangan AS memperpanjang tanggal gagal bayar dari 1 Juni menjadi 5 Juni. Janet Yellen mengatakan, tanpa kesepakatan, sumber daya yang diproyeksikan AS tidak akan cukup untuk memenuhi komitmen pengeluaran negara selama pekan itu, demikian disiarkan BBC, Sabtu (27/5/2023).

Gagal bayar (default) seperti itu akan menjungkirbalikkan ekonomi dan memberi dampak global. Partai Republik menyebut pemotongan pengeluaran bisa dijadikan kompensasi untuk menaikkan batas utang 31,4 triliun dolar AS. Hal itu akan diatur dalam sebuah undang-undang yang membatasi berapa banyak utang yang dapat diperoleh pemerintah AS.

Departemen Keuangan AS telah memperingatkan, AS dapat kehabisan uang untuk membayar semua tagihannya paling cepat 1 Juni. Kecuali bila Kongres mencabut batas untuk memungkinkan pemerintah meminjam lebih banyak uang.

Kevin McCarthy, yang memimpin Partai Republik di DPR dan juga sebagai Ketua DPR Amerika Serikat, Jumat (26/5/2023), mengatakan, menurutnya, kedua belah pihak yakni Pemerintah AS dan Kongres telah "membuat kemajuan" setelah bekerja hingga Kamis (25/5/2023) larut malam. "Kami tahu ini waktu krisis," kata McCarthy.

"Saya pikir kami membuat kemajuan kemarin. Saya ingin membuat kemajuan lagi hari ini dan saya ingin bisa menyelesaikan masalah ini."

Ikuti Whatsapp Channel Republika