Selasa 02 May 2023 11:39 WIB

Kemenkeu Kucurkan Rp 31,79 Miliar untuk Pengembangan Pelabuhan Seba NTT

Penyaluran APBN untuk Pelabuhan Seba sebesar 20 persen dari nilai kontrak proyek.

Logo Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan anggaran senilai Rp 31,79 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Seba guna meningkatkan akses transportasi laut di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 2023.
Foto: Facebook Kementerian Keuangan RI
Logo Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan anggaran senilai Rp 31,79 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Seba guna meningkatkan akses transportasi laut di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan anggaran senilai Rp 31,79 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Seba guna meningkatkan akses transportasi laut di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, pada 2023.

"Anggaran perbaikan Pelabuhan Seba dengan nilai kontrak proyek sebesar Rp 31,79 miliar sudah mulai disalurkan secara bertahap," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Selasa (2/5/2023).

Baca Juga

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur laut di NTT pada 2023. Catur menyebutkan, penyaluran APBN untuk rehabilitasi Pelabuhan Seba pada kuartal I sebesar 20 persen dari nilai kontrak proyek.

Ia mengatakan, pembangunan pelabuhan itu nantinya akan memberikan manfaat strategis seperti menunjang atau meningkatkan operasional kegiatan di pelabuhan seperti distribusi barang kebutuhan masyarakat. Selain itu menunjang angkutan penumpang transportasi laut dari dan menuju wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

"Akses barang dan orang melalui jalur laut akan lebih lancar sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Sabu Raijua," kata dia.

Lebih lanjut, Catur mengatakan, pembangunan Pelabuhan Seba yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional itu membuktikan peran APBN sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, kata dia, untuk memastikan kelancaran proyek tahun jamak itu maka perlu dukungan berbagai elemen warga untuk mengawal pelaksanaan APBN.

"Setiap nilai APBN yang dikucurkan adalah milik bersama sehingga perlu dikawal bersama pula untuk memastikan hasilnya dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.

 

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement