REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan akan menambah anggaran ibu kota negara Nusantara sebesar Rp 8 triliun. Adapun tambahan anggaran berdasarkan permintaan Presiden Joko Widodo, yakni pembebasan lahan.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, ada tambahan sekitar Rp 7 triliun—Rp8 triliun khusus pembangunan ibu kota negara Nusantara.
“Pak Presiden minta disiapkan tanah bagi para investor. Nah, itu nanti perlu land development,” ujarnya kepada wartawan dikutip Selasa (2/5/2023).
Menurut dia, pagu anggaran ibu kota negara Nusantara yang sebelumnya ditetapkan tahun ini sebesar Rp 23 triliun.
“Tahun ini kan sudah dianggarkan PUPR dan Kemenhub dan beberapa Kementerian itu sekitar Rp 23 triliun. Tapi, ada tambahan-tambahan baru," katanya.
“Tambahannya kira-kira yang mereka sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. Tapi, masih diperkirakan akan bertambah,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
