REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan inklusi dan literasi keuangan digital terutama bagi UMKM. Kepala Eksekutif Pengawas Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dengan begitu UMKM bisa semakin berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional dan ketahanan perekonomian di kawasan ASEAN.
“OJK akan terus mendukung dan membangun ekosistem yang sehat untuk inovasi keuangan digital. Kami akan terus menyederhanakan dan menyediakan alternatif pembiayaan untuk UMKM dengan digitalisasi dalam berbagai aktivitas keuangan,” kata Friderica dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (29/3/2023).
Friderica menyampaikan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai workshop seperti peningkatan pemasaran dan kapasitas untuk mengoptimalkan alat digital. Friderica menilai hal tersebut sangat penting untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya sekaligus meningkatkan skala usaha.
Dia menegaskan, OJK terus mendorong aktivitas untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM. "Ini dilakukan dengan berbagai program seperti kredit melawan rentenir yang berhasil dilaksanakan di 78 wilayah dan menjangkau hampir satu juta debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 26 triliun," jelas Friderica.
Friderica memastikan OJK akan terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Begitu juga dengan mengoptimalkan pembiayaan Generic Model untuk UMKM.
Dia menuturkan, peningkatan inklusi keuangan digital harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital dengan tidak melupakan aspek perlindungan konsumen. "OJK berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan menyediakan regulasi yang adil dan proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen," ungkap Friderica.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, UMKM di regional ASEAN memiliki peran penting dalam ekonomi. Sri menjelaskan, UMKM mampu menyerap sekitar 35-97 persen pekerja dan memberikan kontribusi sekitar 35-69 persen terhadap GDP.
Di sisi lain, Sri mengatakan UMKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, pasar potensial, dan infrastruktur digital.
“UMKM merupakan sektor penting untuk kita, sehingga inklusi keuangan untuk UMKM merupakan agenda prioritas untuk perekonomian ASEAN,” ujar Sri.
UMKM berperan sangat penting dalam pendukung utama ekonomi negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. UMKM juga berkontribusi tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja.
Data pada 2019 menunjukkan terdapat 120 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia bekerja pada setor UMKM. Tingginya jumlah pekerja di sektor UMKM juga berbanding lurus dengan jumlah UMKM yang mencapai 65 juta unit atau 99 persen dari total unit bisnis di Indonesia dan berkontribusi sekitar 60 persen dari PDB Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
