REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo hari ini (20/3/2023) menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dengan Komisi XI DPR. Dalam agenda tersebut, Perry mengungkapkan sejumlah strategi dan kebijakan BI dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan perekonomian nasional 2023 hingga 2028.

"Ketahanan dan pemulihan ekonomi kita ke depan perlu penguatan dan koordinasi fiskal dan moneter. kami berkomitmen terus melakukan itu," kata Perry saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR, Senin (20/3/2023).

Dia menjelaskan strategi pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan BI sesuai dengan Undang-undang P2SK. Lalu kedua yakni penguatan bauran kebijakan BI untuk mendukung ketahanan dari dampak gejolak global dan kebangkitan ekonomi nasional.

Strategi selanjutnya yaitu akselerasi digital sistem pembayaran untuk integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) dan digital rupiah. "Ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry.

Strategi keempat yaitu pendalaman pasar uang untuk efektivitas kebijakan BI serta pembiayaan perekonomian berkelanjutan. Strategi kelima, perry memastikan BI akan melakukan sinergi kebijakan dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya untuk mendorong ekonomi dan keuangan inklusif.

Dia melanjutkan, strategi keenam yaitu penguatan kebijakan dan sinergi dalam kerja sama untuk hubungan internasional. Selanjutnya, Perry memastikan BI akan melakukan transformasi kelembagaan untuk semakin memperkuat profesionalitas, tata kelola yang baik, dan akuntabilitas Bank Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika