REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan harapan kepada Thomas Djiwandono yang resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Senin (9/2/2026). Ia berharap kehadiran Thomas di bank sentral dapat menjembatani hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, seiring dinamika pasar belakangan ini.
“Harapan saya, Pak Thomas bisa segera menyesuaikan dengan Bank Indonesia, dengan program kerja, dengan rencana-rencana kerja, dan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani bagaimana situasi pasar saat ini bisa diperbaiki, sehingga memberikan tone yang positif untuk Indonesia,” ujar Misbakhun usai menghadiri acara pelantikan Thomas di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/2/2026).
Misbakhun menuturkan pengalaman Thomas sebelumnya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) menjadi bekal penting untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga maupun investor global yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional.
“Pak Thomas selama di Kementerian Keuangan memang mendapatkan tugas banyak di internasional, membangun hubungan dengan lembaga-lembaga internasional, dengan para investor asing, dengan fund manager di asing untuk memberikan hubungan kepada situasi Indonesia yang saat ini memang perlu memberikan banyak informasi kepada para lembaga, terutama para pemegang investasi di Indonesia,” jelasnya.
Diketahui, baru-baru ini Moody’s Ratings mengubah outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari stabil, meski mempertahankan peringkat Baa2. Penyesuaian tersebut dilakukan seiring berkurangnya prediktabilitas dalam pembuatan kebijakan yang dinilai berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan tata kelola.
“Perubahan ini didorong oleh menurunnya kepastian dalam pengambilan kebijakan, yang berisiko melemahkan efektivitas kebijakan dan mengindikasikan melemahnya tata kelola pemerintahan,” demikian Moody’s dalam rilis resminya, Kamis (5/2/2026).
Jika tren ini berlanjut, kondisi tersebut dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan. Moody’s menilai dalam setahun terakhir proses pembuatan kebijakan cenderung kurang koheren dan komunikasinya lemah, sehingga memicu volatilitas pasar saham serta nilai tukar.
Kondisi tersebut bertepatan dengan penurunan skor Indonesia dalam Worldwide Governance Indicators untuk indikator government effectiveness dan regulatory quality. Afirmasi peringkat Baa2 tetap didasari ketahanan ekonomi Indonesia yang ditopang kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang prudent.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di kisaran 5 persen dalam jangka menengah, dengan defisit fiskal dijaga di bawah 3 persen produk domestik bruto (PDB). Namun demikian, tekanan depresiasi rupiah berpotensi meningkat apabila prediktabilitas kebijakan terus melemah.
Moody’s juga menyoroti kekhawatiran bahwa fokus belanja publik untuk mendorong pertumbuhan dapat menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat basis pendapatan negara yang dinilai masih lemah. Program sosial seperti Free Nutritious Meals dan Affordable Housing, yang didanai dari pemotongan anggaran lain termasuk infrastruktur, berpotensi membebani fiskal jika diperluas tanpa diiringi reformasi penerimaan negara.
Selain itu, pembentukan sovereign wealth fund Danantara dengan aset BUMN yang nilainya melebihi 900 miliar dolar AS atau sekitar 60 persen PDB 2025 juga dinilai memicu ketidakpastian terkait tata kelola dan prioritas investasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan liabilitas kontingen bagi negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika