Jumat 17 Mar 2023 16:40 WIB

Gelar Business Matching, Kemenperin Akui tak Capai Target Realisasi Belanja

Belanja pemerintah yang terealisasi dalam acara tersebut sebesar Rp 181,28 triliun.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Lida Puspaningtyas
Kementerian Perindustrian menutup rangkaian Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Jumat (17/3/2023).
Foto: REPUBLIKA/Iit Septyaningsih
Kementerian Perindustrian menutup rangkaian Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Jumat (17/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menutup Business Matching Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tahap lima di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (17/3/2023). Acara yang digelar selama tiga hari dari 15-17 Maret itu ditargetkan dapat mengumpulkan realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Kementerian/Lembaga (KL), Pemerintah Daerah (Pemda), BUMN/BUMD, serta badan usaha tertentu, hingga Rp 250 triliun.

Hanya saja Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Doddy Rahadi menyebutkan, belanja pemerintah yang terealisasi dalam acara tersebut sebesar Rp 181,28 triliun. "Kami akui belum sesuai target yang diberikan Menko Marves (Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi) untuk capai Rp 250 triliun, namun saya optimis angka itu akan bisa tercapai dengan optimal," ujarnya saat penutupan Business Matching.

Baca Juga

Ia merincikan, jumlah realisasi tersebut meliputi sebanyak Rp 135,51 triliun dari pengadaan di kementerian, lembaga, serta Pemda. Sedangkan pengadaan di BUMN realisasi belanjanya sebesar Rp 45,77 triliun.

Meski begitu, kata dia, selama tiga hari acara tercatat total komitmen belanja pemerintah sebesar Rp 1.157,47 triliun. Nilai tersebut dari total komitmen kelompok kementerian, lembaga, dan Pemda sebesar Rp 626,87 triliun.

 

Sementara pada kelompok BUMN, tercatat total komitmen belanja negata sebesar Rp 530,6 triliun. "Angka ini bukanlah angka kosong," kata dia.

Menurutnya, angka itu merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya guna penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan barang atau jasa pemerintah. Nilai yang sudah terkumpul pada kuartal pertama tersebut, ujar dia, harus dimaksimalkan bagi produk dalam negeri.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra menambahkan, walau target belum tercapai namun masih banyak waktu dalam mencapainya. "Saya yakin masih ada waktu," jelasnya.

Ia mengapresiasi partisipasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, maupun BUMN dan BUMD sehingga kegiatan tersebut sukses terselenggara. “Apa yang dikerjakan hingga hari ini merupakan awal, masih banyak tugas pekerjaan pencapaian realiasi transaksi belanja PDN yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2023,” tegas Herindra.

Demi mewujudkan hal tersebut, dirinya meminta instansi agar terus berpihak kepada industri dalam negeri. Program P3DN merupakan langkah strategis untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor.

Maka, ia mengimbau para instansi untuk mengurangi impor dalam pengadaan barang dan jasa hingga 95 persen. “Kami mengajak Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun BUMN untuk menggelorakan penggunaan produk dalam negeri. Seperti disampaikan Bapak Presiden, kita perlu disiplin dalam pelaksanaan Program P3DN karena akan ada reward and punishment. Misalnya kalau tidak mencapai target yang disepakati, akan ada pengurangan anggaran,” jelas dia.

Pada keterangan resmi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan, pagi ini realisasi pelaksanaan atau kontrak sudah mencapai sekitar Rp 200-an triliun. Angka itu dinilai akan terus meningkat lagi seiring update pada bigbox LKPP.

Dijelaskan, capaian realisasi belanja pemerintah tersebut merupakan catatan yang sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga. Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan Business Matching yang sudah dimulai sejak awal Maret 2023.

Rangkaian Business Matching diawali dengan pelaksanaan Bimtek serta sosialisasi pengisian SIRUP dan SPSE yang diikuti oleh seluruh PPK di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Dengan cara tersebut, proses realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal.

“Selanjutnya, kami berharap seluruh pihak dapat terus mengejar realisasi belanja K/L/PD maupun BUMN yang telah dikomitmenkan sebesar Rp 1.157,47 triliun. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri,” jelas Menperin.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement